DPRD Jatim mereaksi keras pembobolan Bank Jatim lewat kredit fiktif Rp 569,4 miliar di Cabang Jakarta. Minta Khofifah ganti seluruh komisaris dan direksi.
Bank Jatim
PKB Kirim Surat Usulan Pansus Kredit Fiktif Bank Jatim: Bumi Hanguskan yang Terlibat!
Fraksi PKB tak main-main dalam menelisik kredit fiktif di Bank Jatim. Melalui anggotanya di Komisi C DPRD Jatim, surat usulan bahkan sudah dilayangkan.
PKB Curigai Ada Pihak Lain Terlibat Skandal Kredit Fiktif Bank Jatim Rp 569 M, Siapa Dia?
Anggota DPRD Jatim ini tak main-main dalam menggulirkan pembentukan Pansus Bank Jatim buntut skandal kredit fiktif yang menelan kerugian hingga Rp 569,4 miliar.
PKB Desak Bentuk Pansus Kredit Fiktif Bank Jatim Rp 569 M: Khofifah Jangan Diam!
Lagi-lagi dugaan korupsi kredit fiktif menghantam Bank Jatim. Kali ini terjadi di cabang Jakarta dengan nilai uang yang diselewengkan mencapai Rp 569,4 miliar.
DPRD Surabaya Soroti Penyaluran Gaji PPPK, Idealnya Lewat BPR SAU
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni menyebut pembayaran gaji PPPK idealnya lewat BPR Surya Artha Utama, bukan di bank lain.
Jatim Koar-koar Pionir Ekonomi Syariah tapi Tak Punya Bank Umum Syariah, Gus Sadad: Paradoks!
SURABAYA | Barometer Jatim – Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menegaskan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim perlu diperkuat agar bisa memberi kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BPK Soroti Kelebihan Belanja Hibah Pemprov Jatim, Sudah Terbongkar dalam Sidang Korupsi Sahat!
SURABAYA | Barometer Jatim – Persoalan belanja hibah menjadi satu dari empat area yang disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pasca penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim 2023.
Awas! BPK Soroti 4 Area Terkait Laporan Keuangan Pemprov Jatim 2023, Apa Saja?
SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti empat area yang disebutnya memerlukan perhatian lebih lanjut pasca penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim 2023 melalui rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (2/5/2024) lalu.
BPK Minta Pemprov Jatim Tak Hanya Fokus WTP, Singgung soal Kemiskinan hingga Pengangguran!
SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pentingnya penggunaan APBD secara efektif dan efisien. Sebab, setiap rupiah yang dialokasikan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi juga representasi dari kepercayaan masyarakat serta harapan akan peningkatan kualitas hidup.
BPK Soroti Kelebihan Hibah Rp 1,2 M dan Jaminan Tambang Rp 7,5 M Pemprov Jatim, Nih Kata Adhy Karyono!
SURABAYA | Barometer Jatim – Meski memberi predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga mengeluarkan 5 rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim 2023.
