Pupuk Subsidi di Lamongan Langka! 3 Hal Ini Jadi Penyebab

DIKELUHKAN PETANI: Pupuk subsidi menjadi barang langka di Kabupaten Lamongan. Inset: Hartiwi Sistri Utami. | Foto: IST
DIKELUHKAN PETANI: Pupuk subsidi menjadi barang langka di Kabupaten Lamongan. Inset: Hartiwi Sistri Utami. | Foto: IST

LAMONGAN, Barometerjatim.com – Belakangan, petani di Kabupaten Lamongan mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) setempat pun membeber penyebabnya.

Salah satu penyebab, terkadang petani menggunakan pupuk subsidi melampaui dosis atau melebihi ambang batas yang direkomendasikan.

“Sehingga jatah untuk tanam selanjutnya akan habis,” kata Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas TPHP Lamongan, Hartiwi Sistri Utami kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Selain itu, lanjut Hartiwi, bencana kekeringan, banjir dan hama yang kerap melanda di Lamongan juga menjadi penyebab lain, karena lahan petani sudah diberi pupuk. Ototamis, jika harus tanam lagi akan mengurangi jatah petani.

“Jika hal ini terakumulasi dari begitu banyaknya petani di Lamongan, bisa juga menjadi penyebab langkanya pupuk subsidi,” ujarnya.

Penyebab lain, kata Hartiwi, angka kecukupan distribusi pupuk subsidi memang tidak sesuai dengan usulan kebutuhan. Dia mencontohkan pupuk subsidi Urea diusulkan 100 ribu ton tapi hanya dicukupi 62 ribu ton.

“Kecuali kalau usulan 100 ribu ton dicukupi 100 ribu ton. Saya rasa wajar kalau terjadi kelangkaan pupuk subsidi,” tandasnya.

Berbagai upaya untuk menjawab keluhan petani, ucap Hartiwi, juga sudah dilakukan Dinas TPHP. Salah satunya meminta atau mengambil jatah bulan berikutnya dengan mengusulkan ke Pemprov Jatim maupun Kementan.

“Artinya, jika saat ini ketersediaan pupuk subsidi kurang maka jatah bulan depan akan kita tarik (ambil) dan itu bisa,” ujarnya.

Hartiwi juga menyarankan para petani melalui kelompok tani (Poktan) untuk menggunakan pupuk organik cair jika terjadi kelangkaan pupuk subsidi, karena bisa menghemat penggunaan pupuk non organik hingga 50 persen.

Pernah, Poktan meminta Dinas TPHP menyosialisasikan dan mengusulkan distribusi pupuk non subsidi. “Tapi saat mengetahui harga lebih mahal, mereka berteriak tidak mampu untuk membeli,” ujarnya.

Soal kemungkinan adanya mafia pupuk bersubsidi, Hartiwi menyebut mungkin saja. “Tetapi pengawasan sudah kita kerahkan agar tidak terjadi kelangkaan,” tutupnya.

» Baca Berita Terkait Pertanian