PKB Khawatir Chaos, Dhani: Rumput Aja Tidak Kita Injak

SURABAYA MILIK SEMUA ORANG: Ahmad Dhani bersama relawan #2019GantiPresiden, Surabaya milik semua orang, bukan hanya sekelompok orang. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
SURABAYA MILIK SEMUA: Ahmad Dhani bersama relawan #2019GantiPresiden, Surabaya milik semua, bukan hanya sekelompok orang. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN

SURABAYA, Barometerjatim.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya — salah satu Parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin — menolak Deklarasi Akbar #2019GantiPresiden di Kota Pahlawan, Minggu (26/8) besok. Selain dinilai melanggar, juga berpotensi terjadi chaos (kekacauan).

Namun musisi kondang yang juga kader Partai Gerindra, Dhani Ahmad Prasetyo yang akan hadir dalam deklarasi besok, tak mempermasalahkan penolakan tersebut. Baginya, perbedaan adalah bagian dari demokrasi, tapi Surabaya bukanlah milik sekelompok orang.

“Ya enggak apa-apa, ini kan demokrasi, enggak apa-apa. Kita lihatin aja, emang mau ngapain? Surabaya ini punya semua rek, punya orang Jatim semua,” katanya di sela menikmati kuliner lontong balap di Kranggan, Surabaya, Sabtu (25/8) sore.

• Baca: Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Berizin, Dhani: Emang Perlu?

Soal potensi chaos, Dhani menuturkan, “Kalau kita ya enggak mungkin chaos, kalau kita ya. Kita orangnya ramah-ramah, cinta damai,  kita dipukuli paling ya diam saja,” ucap Caleg DPR RI dari Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) itu.

Sebab, lanjut Dhani, mereka yang hadir dalam deklarasi besok adalah alumni 212. “Kita ini alumni 212, rumput aja enggak diijak, semut aja enggak diinjak, apalagi orang. Jadi semua yang hadir besok itu saya jamin alumni 212,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua PKB Surabaya, Musyafak Rouf menegaskan menolak deklarasi #2019GantiPresiden karena menganggap melanggar aturan dan berpotensi mengganggu ketenangan warga Kota Pahlawan.

• Baca: Polda Jatim Tak Beri Izin Deklarasi #2019GantiPresiden

“Itu jelas melanggar. Bisa dijerat dengan Undang-Undang (UU) Pemilu, bisa dengan UU soal makar karena sudah diatur. Kalau mau ganti presiden melalui mekanisme Pemilu, bukan model jalanan,” katanya.

Deklarasi #2019GantiPresiden, tambah Musyafak, hanya akan membuat Surabaya panas lagi setelah beberapa waktu lalu diguncang teror bom. “Kalau menyelesaikan persoalan dengan model jalanan nanti akan terjadi chaos,” ucapnya.

Apalagi, tandas Musyafak, deklarasi akan memobilisasi orang banyak. Jika kelompok yang menolak juga datang, kekacauan berpotensi terjadi di Surabaya.