Reklame Kampanye Dini Gus Ipul-Anas, Pengamat: Tak Etis
REKLAME GUS IPUL-ANAS: Reklame bergambar Gus Ipul-Azwar Anas terpasang di Bundaran Menanggal (Bundaran Waru) Surabaya. Curi start kampanye? | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
SURABAYA, Barometerjatim.com Nuansa 'kampanye dini' Pilgub Jatim 2018 mulai dipertontonkan Parpol pengusung bakal pasangan calon (paslon) Cagub-Cawagub. Sejumlah reklame bergambar Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Abdullah Azwar Anas terpampang besar di sejumlah titik di Surabaya dan Sidoarjo.
Salah satu reklame mencolok terlihat di Bundaran Menanggal, Surabaya, atau biasa disebut Bundaran Waru. Bagi pengguna jalan dari arah Sidoarjo, reklame besar bergambar Gus Ipul-Anas tersebut terlihat sangat jelas.
Di samping foto keduanya, tertulis kalimat "Calon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, Gus Ipul & Mas Anas, Kabeh Sedulur Kabeh Makmur". Sedangkan di pojok kiri bertuliskan "DPD PDI Perjuangan Jawa Timur".
Selain di Bundaran Waru, reklame serupa terpasang di pinggir jalan sebelum Bundaran Aloha, Sidoarjo. Gambar dan content pesan sama, bedanya reklame di tempat ini pola pemasangan dibuat vertikal.Dikonfirmasi terkait pemasangan reklame Gus Ipul-Anas, pihak DPD PDIP Jatim membenarkan. Iya (dipasang PDIP Jatim), nanti untuk semua di 38 kabupaten/kota. Dimulai dari Surabaya, sudah ada lima (reklame), terang Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari, Selasa (21/11) malam.
Pemasangan reklame 'kampanye dini' ini menjadi pembicaraan hangat sejumlah anggota masyarakat, mengingat Gus Ipul dan Anas masih aktif sebagai pejabat publik, masing-masing wakil gubernur Jatim dan bupati Banyuwangi. Selain itu waktu kampanye juga masih tahun depan.
Beberapa calon penumpang yang tengah menunggu bus keluar dari Terminal Purabaya, maupun maupun beberapa lainnya di warung saat dimintai komentar menilai pemasangan reklame tersebut terlalu dini."Kesusu (terburu-buru)," kata Yanto, calon penumpang bus jurusan Madiun. "Kayaknya kan ada waktunya itu kampanye. Kalau sekarang sudah ada tulisan calon (gubernur-wakil gubernur) gimana ya.. gak enak diliat gitu," timpal Surati asal Jombang.
Dianggap Kelewat Vulgar
Pernyataan senada dilontarkan Pengamat Politik asal Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surochim Abdussalam. Meski tidak menyalahi aturan KPU, hal tersebut menjadi catatan tersendiri terkait etika berpolitik. Baliho/reklame sosialisasi oke, tapi fatsun politik harus tetap dipegang teguh, kritiknya.
Menurut Surochim, Parpol seharusnya menjadi salah satu edukator politik bagi publik. Di antaranya mendorong fatsun berpolitik dan taat asas dalam bersosialisasi politik dengan cara-cara elegan.
Seharusnya baliho sejauh ini hanya sebatas perkenalan saja, tanpa harus menyebut sebagai calon dan tidak menyebut secara vulgar kandidasi Pilkada agar tidak dianggap mencuri start," katanya.
Lebih baik, lanjut Surochim, berisi pesan pro publik agar bisa berkontribusi terhadap penciptaan ruang publik yang sehat bagi masyarakat. "Itu jauh lebih elegan dan bermartabat untuk edukasi politik masyarakat Jatim, paparnya.Peneliti Surabaya Survey Center (SSC) tersebut menambahkan, pemasangan reklame dengan konsep pencalonan lebih cocok jika dipasang saat kampanye. "Artinya sebagai pejabat aktif reklame itu tidak etis," tandasnya.
Politik, menurut saya, semakin butuh ruang yang lebih banyak mempertimbangkan aspek sopan santun sebagai penghormatan terhadap marwah politik. Jika banyak kandidat yang 'mencuri' start, maka akan membawa dampak pada yang lain menjadi tidak taat asas.
Parpol Kurang Kreatif
SOAL ETIKA BERPOLITIK: Reklame bergambar Gus Ipul-Azwar Anas di pinggir jalan dekat Bundaran Aloha, Sidoarjo. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN SOAL ETIKA BERPOLITIK: Reklame bergambar Gus Ipul-Azwar Anas di pinggir jalan dekat Bundaran Aloha, Sidoarjo. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
Parpol, lanjut Surochim, seharusnya bisa membaca dengan jeli kalau masih tersedia ruang untuk pengenalan kandidat tanpa harus melanggar asas.
Tapi Parpol kita masih kurang kreatif dalam mengenalkan kandidat yang justru bisa mematik kontroversi. Karena masih ada yang belum clear dalam kandidasi menyangkut persyaratan, waktu sosialisasi dan kampanye. Mestinya isinya pesan pro publik saja sementara, tukasnya.
Di sisi lain Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito menuturkan urusan reklame saat ini belum masuk wilayah kerjanya. "Masalah itu akan diatur sejak para kandidat resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu. Nanti setelah tanggal 12 atau 13 Februari mereka baru sah, ungkapnya.Artinya pemasangan ini tidak masalah karena bakal paslon belum mendaftar secara resmi ke KPU Jatim? "Saya tidak ngomong tidak ada masalah, karena ini bukan kewenangan KPU, pungkasnya.
