Kemiskinan Ekstrem Tersisa 268.645 Jiwa, Pemprov Jatim Terima Insentif Fiskal Rp 6,2 M!

SURABAYA | Barometer Jatim – Dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Adhy Karyono, Pemprov Jatim semakin dalam performa terbaik. Kali ini bahkan diganjar dana insentif fiskal Rp 6,2 miliar dari pemerintah pusat yang diserahkan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin buah sukses menurunkan kemiskinan ekstrem.

Insentif fiskal diterima Adhy dalam Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dan Penyerahan dana Insentif Fiskal di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Menurut Adhy, penghargaan insentif fiskal tersebut diberikan lantaran Jatim sukses membuat desain kebijakan strategis dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Lantas, akan dipakai untuk apa insentif tersebut? Adhy menyebut bakal dipergunakan untuk memperkuat penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin, terutama untuk mempercepat pencapaian target zero kemiskinan ekstrem di 2024. 

"Hari ini kita mendapatkan penghargaan terhadap penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim yang penurunannya sangat signifikan,” kata Adhy dalam keterangannya.

“Tahun 2024 kita sesuaikan dengan target nasional mendekati 0%. Insyaallah Jatim dengan strategi kebijakan yang diterapkan sesuai aturan, kita bisa mencapai itu."

Adhy menandaskan, target penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim 0% terus diupayakan sehingga setiap tahunnya mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2020-2024, Pemprov Jatim disebutnya mampu menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74%.

“Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024, tercatat pada 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40% atau 1.812.210 jiwa penduduk. Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jatim berada di angka 0,66% atau 268.645 jiwa penduduk,” ujarnya. 

Resep Turunkan Kemiskinan

Adhy lantas membeber beberapa resep di balik kesuksesan Jatim menurunkan angka kemiskinan. Antara lain, memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan penghasilan, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, serta adanya keterlibatan pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan. 

Strategi pertama, jelas Adhy, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (Kantitas) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Strategi kedua, yaitu meningkatkan pendapatan berupa program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), serta program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).

“Kemudian program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE),” jelasnya.

Strategi ketiga, lanjutnya, mengurangi kantong-kantong kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi. 

Lebih lanjut, yakni peran pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan di Jatim. Menurut Adhy, pengabdian yang diberikan pilar-pilar sosial membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Utamanya bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga mereka mendapat kesetaraan untuk pemberdayaan ekonomi. 

• KEMISKINAN DI JATIM - Maret 2023: 4,189 Juta Jiwa (10,35%), Maret 2024: 3,983 Juta Jiwa (9,79%). KEMISKINAN EKSTREM - 2020: 1.812.210 Jiwa (4,40%), Maret 2024: 268.645 Jiwa (0,66%), Target 2024: 0%.

Dedikasi yang diberikan para pilar sosial ini, kata Adhy, tidak perlu diragukan lagi. Mengingat, mereka merupakan tenaga ajaib bagi masyarakat miskin, rentan maupun yang membutuhkan.

"Ini merupakan upaya baik sinergitas dan konvergen dengan seluruh program penanganan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan kota serta stakeholder lainnya," tegas Adhy. 

Sementara itu Ma'ruf Amin mengingatkan kepala daerah, agar memaksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. 

Kemudian memastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data P3KE, agar intervensi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas. 

Selain itu, mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial.                 

"Semoga insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi, dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah," ucapnya.

Wapres juga mengingatkan, bahwa tahun ini pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia.

"Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini," ucapnya.{*}

| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur