Eri Cahyadi Ubah Mindset Camat-Lurah, Tak Kerja dengan Perintah Otoriter!
SURABAYA | Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi kembali menegaskan bahwa kerja pemerintah harus berorientasi pada kebahagiaan masyarakat, bukan dengan perintah otoriter.
Hal itu dikatakan Eri saat memberikan pengarahan kepada seluruh camat, lurah, dan Kepala Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemkot Surabaya di Graha Sawunggaling Kantor Pemkot Surabaya, Senin (2/9/2024).
"Jadi saya ingin mengubah mindset camat dan lurah agar tidak bekerja dengan perintah otoriter, tetapi lebih kepada apa yang diinginkan warga, didiskusikan dan dijalankan. Itu yang saya bentuk hari ini," jelasnya.
Dia mencontohkan soal peningkatan data warga miskin yang tidak boleh dianggap sebagai kegagalan dalam kepemimpinan. Tetapi hal itu harus dianggap sebagai peluang untuk memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran.
"Karena apa? kadang-kadang mereka (camat-lurah) takut, ketika ada warga miskin masuk data jadi tambah, maka dia takut dikatakan gagal, dicopot dari jabatannya," katanya.
"Jadi saya sampaikan, kerja ini untuk kebahagiaan warga dan hari ini saya minta camat lurah collect semuanya dalam satu RW itu. Apa yang dibutuhkan warga, misal paving atau apa? Nah, nanti kita buatkan prioritas," ujarnya.
Karena itu, dia kembali menegaskan kepada jajarannya bahwa pemerintah harus bekerja untuk kepentingan masyarakat, tanpa mencari pengakuan atau pujian.
"Inilah yang saya ajarkan ke teman-teman selama tiga tahun terakhir. Bagaimana dengan kemajuan teknologi, bekerja dengan hati, bisa mengubah semuanya," ucapnya.
Membuat Pintar Warga
Selebihnya, Eri meminta camat, lurah hingga kepala PD untuk mengubah mindset cara kerja mereka dalam melayani masyarakat dengan menekankan pentingnya pelayanan publik yang efektif dan efisien.
"Salah satu contohnya adalah penerapan konsep pelayanan publik di balai RW, dimana setiap kelurahan dilengkapi dengan satu tenaga kesehatan dan satu kelurahan satu unit ambulans," katanya.
Eri menjelaskan, filosofi dari pelayanan publik di balai RW adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga. Misalnya ketika warga memerlukan layanan administrasi kependudukan (Adminduk), maka mereka tidak perlu lagi datang ke kantor kelurahan karena bisa melalui aplikasi.
"Setiap kegiatan atau pelayanan publik di Balai RW, filosofinya adalah membuat pintar warga. Jadi misal pada waktu (ada pegawai) izin kerja, warga tidak perlu urus KTP datang ke kantor kelurahan, dengan begini maka tidak ada lagi pelayanan publik yang terhambat," ujarnya.
Karena itu, Eri menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi dalam transformasi pelayanan publik. Dia pun menyoroti keberhasilan program Pemkot Surabaya dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir.
"Dulu, penanganan stunting dilakukan secara manual dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Sekarang, dengan perubahan ini, angka (prevalensi) stunting Surabaya turun menjadi 1,6 persen, dan kemiskinan juga mengalami penurunan," jelasnya.
Contoh lain, Eri menyoroti masalah pengelolaan parkir pada restoran. Menurutnya, teknologi CCTV dapat digunakan untuk memantau tempat parkir secara otomatis. "Sehingga tidak lagi perlu melakukan pencatatan karcis manual," tegasnya.
Termasuk pula dalam penerapan presensi karyawan di lingkungan Pemkot Surabaya. Dengan teknologi aplikasi, kini presensi karyawan menjadi lebih efisien karena mereka tidak perlu harus antre.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
