Penertiban Parkir, DPRD Surabaya Dukung Langkah Wali Kota Eri Cahyadi

SURABAYA | Barometer Jatim – DPRD Surabaya mendukung langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyegel ratusan minimarket lantaran tidak menyediakan lahan beserta juru parkir (jukir) resmi.

“Parkir itu saya konsentrasinya pada Pak Wali sudah menata supaya dan menertibkan, maka kemudian DPRD ini sudah menetapkan regulasinya dalam Perda pajak daerah,” kata Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, Selasa (17/6/2025).

Dalam Perda, tandasnya, setiap tempat usaha wajib menyediakan fasilitas parkir berserta jukir resmi di area pribadi dan menyetor pajak parkir 10 persen dari pendapatannya ke kas daerah.

"Yang benar itu toko minimarket harus sediakan jukir, kalau itu teknis sebenarnya," ujar Adi.

Dia berharap, penertiban parkir ini bisa lebih memberikan kenyamanan, keamanan dan juga kepastian bagi warga masyarakat Surabaya di manapun tempat area berbelanja.

“Bisa di restoran, bisa di kafe, bisa di toko modern dan sebagainya," ucapnya.

Awi melanjutkan, dalam Perda tersebut tidak hanya membahas tentang jukir dan pajak daerah tetapi juga batas jalan.

Pengusaha minimarket yang tidak memiliki lahan parkir bisa menggunakan tepi jalan, tapi wajib membayar retribusi kepada Pemkot Surabaya.

Jika menggunakan persil pribadi, jelas Awi, maka ada dua opsi. Pengusaha membayar pajak saja atau menggratiskan parkir.

Tapi untuk teknis pelaksanaan, DPRD Surabaya menyerahkan sepenuhnya pada Pemkot Surabaya.

Dia juga sepakat, agar penyelenggara parkir tercatat dan terdata di Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. Dengan demikian, menjadi jelas siapa pihak yang bertanggung jawab.

"Sehingga ketika ada kejadian sepeda motor atau kendaraan hilang, maka menjadi jelas siapa pihak yang bertanggung jawab di satu lokasi parkir," ucapnya.{*}

| Baca berita DPRD Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur