Eri Cahyadi Sabet 2 Penghargaan di Hari Otoda, Mendagri: Betul-betul Penilaian Objektif!
SURABAYA | Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menerima dua penghargaan sekaligus pada saat upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII yang digelar di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).
Dua penghargaan tersebut, pertama, tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.
Kedua, selesai upacara, Eri kembali menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022, Surabaya meraih skor 3,5866 poin dengan status Kinerja Tinggi. Skor itu menempatkan Surabaya di posisi tertinggi tingkat kota.
- DUA PENGHARGAAN ERI CAHYADI
1. Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keppres RI Nomor 24/TK/Tahun 2024.
2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kemendagri.
Di bawah Surabaya, ada Kota Surakarta, Kota Makasar, Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Samarinda, Kota Metro, dan Kota Denpasar. Selain pemerintah kota, penghargaan juga diberikan kepada 5 provinsi dan 14 kabupaten di Indonesia. Total ada 29 pemerintah daerah yang meraih penghargaan hasil EPPD kala itu.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan hasil EPPD 2023 dan penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Menurutnya, pemberian penghargaan itu berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antarsemua kepala daerah.
"Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif," katanya.
Tito juga menjelaskan, penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun penghaargaan hasil EPPD tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri. Melainkan dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.
"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.
Karena itu, Tito menyatakan Pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan harus berbangga. Sebab, penghargaan diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.
"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang, sesuai dengan variabel-variabel dan indikator yang sudah ditentukan, dan dilakukan wawancara satu-satu sehingga akhirnya terpilihlah penerima penghargaan ini,” ujarnya.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
