Penghargaan Pencegahan Korupsi dari KPK, Pemprov Jatim Kalah dari Pemprov Jateng!
YOGYAKARTA | Barometer Jatim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan piagam penghargaan kepada Pemprov Jatim, sebagai peringkat kedua atas capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) atau Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 kategori pemerintah provinsi Wilayah Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) III KPK.
Piagam penghargaan diserahkan Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada rapat koordinasi penguatan kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan bebas korupsi pasca pelantikan kepala daerah di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (19/3/2025).
Khofifah menyampaikan, penghargaan ini merupakan buah kerja keras dan wujud komitmen yang dilakukan seluruh jajaran Pemprov Jatim dalam upaya pencegahan korupsi.
“Alhamdulillah indeks nilai MCP Jatim pada 2024 mencapai 94%, capaian MCP Jatim ini berada di atas rata-rata nasional yang angkanya 76%,” katanya.
JATENG TERTINGGI: Pemprov Jateng raih MCP tertinggi dari KPK, kalahkan Jatim dan Kalbar. | Sumber: KPK
Selain Pemprov Jatim, tiga pemerintah daerah di Jatim juga mendapat apresiasi peraih MCP. Peringkat pertama yakni Pemkot Mojokerto, disusul Pemkot Blitar, dan Pemkot Surabaya.
“Ini artinya komitmen mencegah korupsi sudah menjadi napas yang tidak hanya dilakukan Pemprov Jatim tapi juga oleh Pemda di Jatim,” ucap Khofifah.
Namun capaian Pemprov Jatim masih kalah dari Pemprov Jateng. Provinsi yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi itu meraih nilai MCP tertinggi untuk ketagori pemerintah provinsi.
Capaian MCP Jateng memang terus menunjukkan tren positif. Pada 2024 nilai MCP Jateng mencapai 95,56%, meningkat dari 90,80% pada 2023.
Tak hanya Pemprov Jateng, tiga Pemda di Jateng juga menerima apresiasi serupa dari KPK, yakni Pemkab Sragen, Pemkab Batang, dan Pemkab Wonogiri atas komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sedangkan peringkat ketiga kategori provinsi, yakni Kalimantan Barat (Kalbar). Nilai MCP provinsi yang dipimpin Gubernur Ria Norsan itu yakni 89.
Sementara itu Ketua KPK, Setyo Budiyanto berpesan agar permasalahan di daerah sekecil apapun harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab kepala daerah.
"Saya mengibaratkan kepala daerah adalah seorang nakhoda atau pilot, yang membawa penumpangnya atau membawa masyarakatnya seperti apa," ucapnya.{*}
| Baca Korupsi. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
