6,76% Orang di Surabaya Masih Nganggur, Musrenbang RPJPD 2024-2045 Utamakan Bonus Demografi
SURABAYA | Barometer Jatim – Bonus demografi atau kelompok usia produktif menjadi prioritas utama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Karena itu, untuk menekan pengangguran di Surabaya, jumlah penduduk dengan usia produktif atau angkatan kerja harus meningkatkan dan menggerakan kemampuannya sehingga bisa mendapatkan pekerjaan.
Hal tersebut disampaikan Eri saat membuka forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJPD Surabaya 2025-2045 di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Selasa (2/4/2024).
Musrenbang RPJPD, menjadi titik penting dalam membangun pondasi pembangunan Surabaya di 20 tahun ke depan.
“Jadi memaksimalkan investasi yang ada untuk pergerakan ekonomi dan untuk menyelesaikan bonus demografi. Karena itulah dalam RPJPD 2025-2045, bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi itu yang terpenting,” katanya.
Salah satu bentuk komitmen tersebut, lanjut Eri, yakni melalui program 1 Keluarga Miskin (Gamis) 1 Sarjana. Selanjutnya, jumlah mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi akan dipetakan berdasarkan program studi (prodi). Dengan demikian, Pemkot Surabaya dapat memperkirakan serta memetakan proyeksi kebutuhan kota.
“Upaya komitmen salah satunya adalah 1 Keluarga Miskin 1 sarjana. Ketika sudah sarjana, kita tahu sarjana jurusan apa? Maka kita bisa memperkirakan di lima tahun ke depan, kegiatan apa yang terbesar sehingga kita arahkan ke sana,” terangnya.
ANGKA TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Surabaya sebanyak 6,76% per Agustus 2023. | Data: BPS Surabaya
Karenanya, untuk menciptakan SDM yang unggul, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Surabaya. Bahkan, IPM Surabaya berada di angka 83,99 dengan kategori sangat tinggi menjadi modal untuk meraih hasil dari bonus demografi.
“Yang saya kuatkan adalah SDM, karena jika tidak menyelesaikan SDM maka semakin banyak orang yang masuk ke umur produktif tapi tidak memiliki kemampuan,” ujarnya.
Eri menandaskan, merencanakan pembangunan selama 20 tahun ke depan bukanlah perkara mudah. Potensi perkembangan industri di wilayah sekitar Surabaya, harus mampu dimanfaatkan untuk dapat mendorong penguatan sektor perdagangan dan jasa di Kota Pahlawan agar perekonomian dapat tumbuh merata.
“Memaksimalkan investasi untuk pergerakan ekonomi dan menyelesaikan bonus demografi. Contoh di Margomulyo di belakangnya ada Kecamatan Asemrowo, Jalan Tambak Pring, berarti manfaatnya apa dari pergudangan? Maka harus bermanfaat untuk kampung sekitar. Sebetulnya Kampung Madani ini adalah pijakan untuk menuju ke sana,” jelasnya.
Melihat kembali data Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 1,56 juta jiwa atau berkurang 73,6 ribu orang dibanding Agustus 2022.
Pada Agustus 2023, sebesar 77,55% penduduk bekerja pada sektor jasa, sebesar 21,81kerja pada sektor manufaktur dan sisanya 0,63kerja pada sektor pertanian.
Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 6,76% atau mengalami penurunan 0,86% dibandingkan Agustus 2022.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat mengatakan, RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun.
Penyusunan RPJPD ini menjadi momen penting karena selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Berdasarkan timeline yang diamanatkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2025-2045, maka Musrenbang RPJPD Surabaya dilaksanakan pada minggu pertama April 2024.
“RPJPD Kota Surabaya disusun dengan mempertimbangkan faktor internal sebagai modal pembangunan, capaian kinerja, permasalah yang perlu diselesaikan, serta faktor eksternal yang mempengaruhi pembangunan di masa depan,” kata Irvan.
“Masukan dalam Musrenbang ini, selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan penyempurnaan rancangan akhir RPJPD dan penyelarasan akhir dengan RPJPD Provinsi Jatim, serta RPJP Nasional,” imbuhnya.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Adriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
