Menpan RB: Surabaya Pionir Reformasi Birokrasi Masa Depan Indonesia

Reporter : -
Menpan RB: Surabaya Pionir Reformasi Birokrasi Masa Depan Indonesia
PUJI MPP: Menpan RP, Rini Widyantini kunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. | Foto: Humas Pemkot Surabaya

SURABAYA | Barometer Jatim – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menunjukkan komitmennya sebagai pelopor dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah.

Bahkan, Kota Surabaya dinilai layak menjadi contoh nasional dalam implementasi Reformasi Birokrasi Tematik (RBT), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Pahlawan, Kamis (3/7/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Rini memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkot Surabaya yang dinilai berhasil mengimplementasikan Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) secara konkret dan berdampak langsung pada masyarakat.

"Kemenpan RB punya tugas untuk bagaimana meng-empowering (menguatkan) kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi. Wali Kota atau Kota Surabaya ini menjadi salah satu pionir keberhasilan dari pada reformasi birokrasi," ujarnya.

Rini menyampaikan reformasi birokrasi di era saat ini tidak hanya berfokus pada tataran administratif, tetapi diarahkan pada tema-tema strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan hilirisasi industri. Surabaya dinilai berhasil mengintegrasikan dua tema ini dalam kebijakan dan implementasi di lapangan.

"Reformasi birokrasi kita bagi dalam beberapa reformasi tematik. Termasuk di dalamnya ada reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, hilirisasi, dan lain sebagainya," jelasnya.

Raih Skor Tertinggi

Tak hanya itu, berdasarkan hasil penilaian indeks reformasi birokrasi yang dilakukan Kemenpan RB, Pemkot Surabaya berhasil meraih skor tertinggi di antara seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.

"Indeks reformasi birokrasi untuk Pemkot Surabaya ini terbaik di antara semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan beliau (Eri Cahyadi) sudah berhasil juga untuk mengorkestrasi program-program sehingga RB Tematik itu bisa dijalankan," ungkapnya.

Namun demikian, Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai kebijakan formalitas belaka. Dia menekankan pentingnya implementasi yang cepat dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

CENDERA MATA: Rini Widyantini saling tukar cendera mata dengan Eri Cahyadi. | Foto: Humas Pemkot SurabayaCENDERA MATA: Rini Widyantini saling tukar cendera mata dengan Eri Cahyadi. | Foto: Humas Pemkot Surabaya

"Saya datang ke Surabaya tentunya selain memberikan arahan terhadap kebijakan-kebijakan kaitannya dengan reformasi birokrasi, saya ingin melihat bagaimana implementasi reformasi birokrasi tematik yang dijalankan oleh Pemda Surabaya ini," imbuhnya.

Dalam kunjungan, Menteri Rini juga menyambangi sejumlah lokasi pelayanan publik di Surabaya. Termasuk di antaranya Puskesmas Tambakrejo dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung dampak program padat karya dan efektivitas pelayanan kepada warga.

"Beliau (Eri Cahyadi) mengorkestrasi seluruh dinas-dinas untuk punya program bersama dengan program padat karya. Sehingga semuanya bergerak bersama untuk memberantas kemiskinan," ujarnya.

Selain itu, Rini memuji MPP Siola sebagai salah satu mal pelayanan publik terbaik di Indonesia. MPP Siola dinilai berhasil memberikan layanan terintegrasi dengan kunjungan masyarakat yang tinggi.

"MPP Kota Surabaya ini termasuk mal pelayanan publik yang paling tinggi atau mal pelayanan publik kategori prima, karena paling banyak mendapatkan kunjungan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan," imbuhnya.

Bentuk Pengakuan

Di waktu yang sama, Wali Kota Eri Cahyadi menyambut baik apresiasi dari Menpan RB. Dia menyampaikan, kunjungan ini merupakan bentuk nyata pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Pemkot Surabaya dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan warga.

"Alhamdulillah Menpan RB melihat bahwa Surabaya ini mendapatkan nilai tertinggi untuk reformasi birokrasinya. Sehingga ingin membuktikan, apakah itu hanya di atas kertas atau bisa diterapkan di masyarakat," katanya.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari Menpan RB adalah sistem satu data yang telah diterapkan di Surabaya. Eri menyebut data tersebut kini terintegrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Bu Rini (Menpan RB) juga terkejut karena ada satu data di Kota Surabaya yang hari ini sudah kerja sama dengan BPS, dengan Mendagri, dan Menteri Bappenas yang nantinya akan dijadikan data nasional," jelas Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu.

Melalui sistem satu data ini, Pemkot Surabaya dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Dampaknya terasa pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan.

"RBT Tematik ini ternyata yang sudah dilakukan di Surabaya bisa menurunkan angka pengangguran terbuka dari 9 persen menjadi 4,91 persen, menurunkan kemiskinan dari 5 persen menjadi 3,96 persen. Bahkan, lebih rendah pada waktu sebelum Covid-19," ujarnya.

Atas berbagai pencapaian ini, Eri mengungkap bahwa Menpan RB meminta Surabaya menjadi pilot project nasional terkait penerapan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak lagi terpusat di kantor, melainkan dapat dilakukan di balai RW.

"Saya sampaikan bahwa Surabaya ini tidak lagi bekerja di kantor, ada di Balai RW. Jadi kan beliau menyampaikan kerja di mana saja bisa. Saya sampaikan di Surabaya ini tidak hanya kerja di kantor tetapi juga ada di Balai RW," terangnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu berharap, inovasi tersebut dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Dia menegaskan, pelayanan publik harus adaptif dan menjangkau semua lapisan warga.

“Pelayanan-pelayanan inilah yang terus kita tingkatkan agar lebih mudah dijangkau oleh semua warga Kota Surabaya,” ucapnya.{adv}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.