Ketua Fraksi Gerindra Jatim Ancam Tolak RAPBD 2023, Sekdaprov Tak Gentar: Masih Ada Fraksi yang Lain!
SURABAYA, Barometerjatim.com - Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono tak gentar dengan ancaman Ketua Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Fawait yang bakal menolak RAPBD 2023 lantaran menilai ada kecerobohan dalam proses penyusunannya. Itu bagian dari hak untuk menolak.
"Tapi ketika satu fraksi menolak, masih ada fraksi lain yang mungkin setuju. Silakan saja!" tegasnya usai menghadiri Grand Final Duta Wisata Raka Raki Jatim 2022 di Surabaya, Sabtu (5/11/2022) malam.
Adhy juga menyebut biasa saja kalau ada kritik dari legislator karena itu merupakan hak, tapi yang jelas tim anggaran Pemprov Jatim sudah bekerja sesuai aturan, tidak ada yang ditutupi-tutupi.
"Itu biasa aja. Pada prinsipnya, silakan haknya dari ketua fraksi untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan pelaksanaan rapat Banggar kemarin, tapi kan sudah kami jelaskan," kata Adhy.
"Kami tidak ada yang ditutupi terhadap dana transfer, kami tidak ada yang tutupi untuk kenaikan pemanfaatan dari kenaikan tambahan PAD, dan juga terkait dengan BTT untuk dana cadangan," imbuhnya.
Lagi pula, semua sudah disepakati sebelumnya dalam rapat Banggar maupun paripurna DPRD Jatim. Lantaran memang belum ada hasil evaluasinya untuk ditetapkan di PAK, maka akan masuk APBD murni di 2023.
"Dan itu udah sepakat semuanya, jadi tidak perlu diulang lagi," tandas mantan Staf Ahli Menteri Sosial (Mensos) bidang Perubahan dan Dinamika Sosial tersebut.
Gerindra Sayang Khofifah
Sebelumnya, Fawait menegaskan fraksi yang dipimpinnya siap menolak RAPBD 2023, karena ada kecerobohan dari Sekdaprov yang bisa membahayakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Dalih Fawait, penolakan tersebut untuk menyelamatkan Khofifah.
"Kami sayang gubernur, mungkin fraksi yang paling sayang Bu Khofifah adalah Gerindra. Kami cermat, karena tahun 2023, presiden sudah mengingatkan ada ekonomi gelap. Maka kebijakan RAPBD yang tidak tepat bisa membahayakan gubernur," tukasnya pada wartawan.
Fawait juga menyebut Fraksi Gerindra DPRD Jatim hingga saat ini tetap komitmen mengawal Gubernur Khofifah. "Apa yang dilakukan Sekdaprov ini berpotensi membahayakan Bu Khofifah. Meski ini jadi pil pahit tapi menyehatkan, daripada racun kalaupun manis malah membunuh," katanya beranalogi.
"Kalau membahayakan gubernur, kami akan tolak di pandangan akhir fraksi yang direncanakan 10 November. Ini karena kami ingin Bu Khofifah aman!" ucapnya.
Terkait kecerobohan Sekdaprov yang ditudingkan Fawait, pertama, soal ada pengesahan Raperda dana cadangan untuk Pilgub Jatim 2024 sebesar Rp 300 miliar. Padahal, Raperda seharusnya disahkan setelah evaluasi dari Mendagri turun, karena menjadi penentu Raperda berlanjut atau tidak dan akhirnya tidak diperbolehkan Mendagri.
Kedua, terkait rencana penyertaan modal untuk PT Askrida salah satu BUMD Pemprov Jatim yang diusulkan dalam RAPBD 2023 tanpa didahului Perda Pernyataan Modal. Kecerobohan lainnya, menurut Fawait, terkait dana transfer dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jatim Rp 1,5 triliun.
Dana itu diketahui tidak dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga tidak dibahas di masing-masing komisi.{*}
» Baca berita terkait Gerindra Jatim. Baca juga tulisan terukur lainnya Roy Hasibuan.
