541 Ulama Wafat Saat Covid-19, Alissa Wahid: Saking Ikhlasnya

Reporter : barometerjatim.com -
541 Ulama Wafat Saat Covid-19, Alissa Wahid: Saking Ikhlasnya

UBAH CARA PIKIR: Alissa Wahid, cara berpikir kalangan pesantren harus diubah dalam hadapi Covid-19. | Foto: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com - Merujuk data Pasukan Serbaguna Nahdlatul Ulama (Panser NU), sebanyak 541 ulama wafat selama pandemi Covid-19, dari Februari 2020 hingga 30 Juni 2021.

Lantaran excess death atau kematian berlebihan, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid memperkirakan sebagian besar akibat terpapar Covid-19. Lantas, bagaimana cara mencegahnya agar tidak semakin banyak ulama yang wafat di masa pandemi Covid-19?

Menurut putri sulung Presiden ke-4 RI, mendiang KH Abdrurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut, tak bisa dipungkiri kalau pandemi Covid-19 memang ada dan cara berpikir harus diubah. Kalau tidak, kita akan berada pada situasi yang sama dan makin memburuk.

"Ada sesuatu yang harus kita ubah nih. Ada sesuatu yang harus diubah dari pandangan masyarakat kita ya, terutama pro yai poro nyai ini, begitu. Karena saya masih menangkap banyak kalangan pesantren itu yang.. ya saking ikhlasnya, kemudian tidak bisa membedakan antara qada dan qadar, gitu," kata Alissa Wahid kepada Barometerjatim.com, Sabtu (3/7/2021) malam.

"Kalau istilah Gus Mus (KH  Mustofa Bisri) itu, cara pandangnya ini lho terhadap pandemi dan terhadap takdir, bahwa takdir itu ya kalau kita sudah berupaya. Kalau kita tidak berupaya, ya itu belum takdir, begitu. Kan itu yang disampaikan Gus Mus," sambungnya.

Tapi yang terjadi saat ini, lanjut Alissa Wahid, masih banyak yang bilang jika harus meninggal karena wabah maka sudahlah itu memang takdirnya. "Ya enggak bisa begitu, enggak bisa pakai sudahlah," tegasnya.

Menurut Alissa Wahid, semua orang harus tetap berupaya. Dia mencontohkan, orang makan dan menjaga kesehatan karena mereka ingin tetap hidup bersama orang-orang yang dicintai.

Begitu pula kalau sekarang kita menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menghindari kerumunan, tidak bepergian, juga untuk hidup bersama orang-orang yang dicintai.

"Bukan kok kita tidak percaya pada takdir. Kalau cuma begitu, ya sudah enggak ada aturan lalu lintas. Kita mematuhi aturan lalu lintas, karena ingin tetap hidup dan tidak mencelakai orang lain. Tapi kenapa terhadap wabah ini kok tidak perlu berupaya, duh!" paparnya.

Berharap 3 Lembaga Vertikal

GRAFIK ULAMA WAFAT: 541 ulama wafat selama pandemi Covid-19, dari Februari 2020 hingga 30 Juni 2021. | Grafis: Panser NUGRAFIK ULAMA WAFAT: 541 ulama wafat selama pandemi Covid-19, dari Februari 2020 hingga 30 Juni 2021. | Grafis: Panser NU GRAFIK ULAMA WAFAT: 541 ulama wafat selama pandemi Covid-19, dari Februari 2020 hingga 30 Juni 2021. | Grafis: Panser NU

Selain mengubah cara berpikir, Alissa Wahid berharap agar mereka yang masih berusia muda dan memiliki mobilitas tinggi, bisa menahan diri dengan betul-betul menjaga protokol kesehatan (prokes).

"Karena kalau yang muda, apalagi yang sudah vaksin, ketika terpapar Corona memang aman. Tapi mereka bisa menularkan kepada yang sepuh-sepuh karena daya tahannya tidak kuat," katanya.

Alissa Wahid mengasumsikan dan dari apa yang dia tahu, sebetulnya para kiai sepuh tersebut tidak memiliki mobilitas tinggi alias tidak tindakan (bepergian).

"Berarti kan ada yang bepergian di sekitarnya, ketularan dari itu. Nah ini lho yang harus berubah," katanya.

Selain itu, Alissa Wahid berharap kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah, agar terus membantu para pesantren, para kiai, ibu nyai, dan gus (kiai muda) untuk lebih memahami tingkat kegentingan situasinya.

Dia mencontohkan Irjen Pol Muhammad Fadil Imran saat menjadi Kapolda Jatim begitu gencar turun ke pesantren. "Kemudian para Kapolres benar-benar diminta untuk turun. Nah, yang seperti ini lho yang perlu kita lakukan," ujarnya.

Karena itu, dalam konteks melindungi para ulama ini, Alissa Wahid mengharapkan tiga lembaga negara yang vertikal, yakni Polri, TNI, dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengambil peran yang lebih besar.

"Karena tidak harus mengalami proses birokrasi yang lebih panjang maksud saya, dan karena dalam hal ini Kemenag yang mengurusi tokoh agama," tandasnya.

» Baca Berita Terkait Nahdlatul Ulama

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.