PKB Dilahirkan NU, Wajar Kalau Minta Jatah Menteri Agama
JATAH MENTERI: Halim Iskandar (kanan) dan Muhaimin Iskandar, PKB minta jatah 10 menteri. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Halim Iskandar menyebut wajar saja kalau partainya minta jatah Menteri Agama (Menag) di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Itu sesuatu yang sangat wajar. Namanya juga partai yang dilahirkan Nahdlatul Ulama (NU), katanya di kantor DPW PKB Jatim, Jalan Ketintang Madya, Surabaya, Kamis (4/7/2019) sore.
Seperti diketahui, NU disebut-sebut berandil besar dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. "Dan mayoritas Indonesia dari sisi keagamaan, pesantren-pesantren, lembaga pendidikan keagamaan, mayoritas adalah milik NU," sambungnya.
Keinginan PKB tersebut, lanjut Halim, juga selaras dengan harapan Ma'ruf saat hendak dicalonkan sebagai Wapres mendampingi Jokowi.NU berharap pada 2024 urusan ideologi di Indonesia selesai alias tak lagi dipermasalahkan. Nah, PKB menilai kelembagaan yang strategis untuk menyelesaikan urusan ideologi, salah satunya yakni Kementerian Agama.
"Kiai Maruf berstatemen, bagaimana 2024 urusan ideologi di Indonesia selesai dan PKB sangat berkomitmen untuk menyelesaikan urusan itu," ucapnya.
Halim juga menolak, kalau upaya partainya tersebut untuk menggeser dominasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selama ini mendominasi jatah kursi Menteri Agama.Kita tidak ngomong geser-menggeser, itu kan hak prerogatif presiden, tandas kakak kandung Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar tersebut.
Usulan kok Diributkan
Termasuk kursi Menteri Agama, total PKB minta jatah 10 kursi di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Jumlah yang tidak sedikit, tapi Halim kembali menilai wajar apalagi sebatas usulan. Hak prerogatif tetap di tangan presiden.
Usulan itu boleh-boleh saja, sama seperti waktu saya ngerek bendera Holopis (saat berniat maju Pilgub Jatim 2018, tapi kemudian digeser Gus Ipul), katanya.
Onok sing komentar ngene, komentar ngene. Rek, wong kepingin ae kok gak oleh seh (Ada yang komentar begini begitu. Namanya kepingin, kenapa tidak boleh) Kan gitu jawabku, sambung Halim yang juga ketua DPRD Jatim dengan logat Suroboyoan.Ditanya apakah usulan ini satu paket dengan NU yang juga minta tambahan jatah menteri, Halim kembali berdalih itu semua sebatas usulan. Wong iki usul ae kok digegeri seh rek rek (Sebatas usulan kenapa diributkan), ucapnya.
» Baca Berita Terkait Jokowi, PKB
