Ansor Jatim Tabrak Aturan, Desakan Konferwil Kian Menguat
KRITIK ANSOR KARENA CINTA: Fairouz Huda, Ansor Jatim jangan menabrak ketetapan hukum organisasi demi kepentingan Pilgub. | Foto: IST
SURABAYA, Barometerjatim.com Desakan agar PW GP Ansor Jatim segera menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) mengalir deras dari kalangan alumni. Mereka tak ingin ada kekosongan kepengurusan, mengingat masa kidmat Rudi Tri Wahid (2013-2017) berakhir sejak Desember 2017 dan SK penunjukan dari pimpinan pusat (PP) selesai Februari 2018.
Terlebih, molornya Konferwil ini dicurigai untuk kepentingan salah satu pasangan calon di Pilgub Jatim 2018, karena Rudi terlihat cukup aktif mendukung pasangan Cagub-Cawagub Jatim nomor dua, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.
"GP Ansor itu relawan Pilgub apa organisasi kepemudaan NU?" kata Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Hukum PW GP Ansor Jatim periode 2014-2015, Fairouz Huda saat dihubungi Barometerjatim.com, Selasa (17/4).
Baca: Abaikan Konferwil, Gus Fahrur: Kepengurusan Ansor Jatim Ilegal
"Jika organisasi, tentu saja ada aturan main di dalamnya. Semua sudah tahu, bahwa seluruh aktivis organisasi, harus patuh terhadap aturan yang berlaku di dalamnya. Termasuk juga Ansor."
Menurut Koordinator Jaringan Muda NU (Jarmunu) Jatim tersebut, semestinya Ansor menjadi ruang kaderisasi yang tidak hanya bisa lahirkan momentum seksi di negeri ini. Tapi juga menjadi ruang berproses bagi seluruh kadernya, untuk melatih disiplin dalam menjalankan tata nilai dan aturan organisasi.
"Terlalu congkak, jika pimpinan Ansor, baik pusat, wilayah, hingga ke basis struktur di ranting, yang dengan sengaja menabrak ketetapan hukum organisasi, demi sebuah kepentingan tersembunyi, seperti Pilgub, yang selalu dibungkus dengan alasan yang terlalu apologetik," paparnya.
Baca: Tak Kunjung Konferwil, Ansor Jatim Jadi Kendaraan di Pilgub
Fairouz menambahkan, Ansor itu besar kontribusinya terhadap kejayaan Islam dan Indonesia. Jadi jangan sekali-kali dikotori dengan prilaku kotor di generasi yang penuh dengan muslihat.
"Mau bertanya ke pakar hukum manapun, namanya Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan organisasi adalah landasan yang melegalkan sebuah struktur atau hal-hal lain yang penting di sebuah organisasi," katanya.
"Jika SK saja berani diacuhkan, bagaimana bisa disiplin mengawal NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945? Memalukan!" imbuh ketua umum PKC PMII Jatim periode 2011-2013 itu.
Baca: Ansor Jatim Tak Patuh, Gus Abid: Bisa Dicabut Lewat LBH PP
Menurut Fairouz, molornya Konferwil memang masalah di internal Ansor. Tapi 'prilaku buruk' di internal berdampak serius terhadap hal eksternal. Termasuk juga terhadap masa depan NU dan NKRI.
"Kami mengkritik karena cinta terhadap Ansor. Bukan membenci. Maka jangan lihat kritikan kami dengan perspektif konspiratif. Tapi jadikan ini sebagai bagian dari ledakan kekecewaan kami yang menumpuk selama ini," ucapnya.
