Masyarakat Jawa Timur Terima 7000 Sertifikat Tanah
SERTIFIKAT TANAH: Secara simbolis penyerahan 7.000 sertifikat tanah untuk masyarakat Jawa Timur di Jatim Expo, Surabaya, Kamis (28/12). | Foto: Ist
SURABAYA, Barometerjatim.com Presiden Jokowi lewat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyerahkan 7.000 sertifikat tanah untuk masyarakat Jawa Timur di Jatim Expo, Surabaya, Kamis (28/12).
Penyerahan sertifikat ini dilakukan serentak oleh presiden bersamaan dengan lima provinsi lainnya, yaitu Jambi, Sulsel, Lampung, Sulteng dan Sumsel.
Tjahjo menuturkan, pemberian sertifikat tanah tahun ini ditargetkan sebanyak lima juta buah dan akan dilakukan secara periodik. Pemberian sertifikat tanah untuk rakyat ini, lanjut Tjahjo, merupakan janji Jokowi dimana setiap masyarakat Indonesia yang memiliki lahan harus mempunyai sertifikat tanah.
Baca: Di Madura, Presiden Serahkan 5.100 Sertifikat Tanah
"Target setiap tahun meningkat, pada tahun 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat. Jatim menjadi salah satu provinsi tertinggi dimana ditargetkan 1 juta sertifikat tahun depan," ungkapnya.
Presiden Jokowi saat video conference menjelaskan terdapat sekitar 126 juta tanah yang belum memiliki sertifikat. Pada tahun lalu, sudah diberikan 46 juta sertifikat tanah untuk rakyat, dan saat ini masih ada 80 juta yang belum bersertifikat.
"Perlu kerja keras agar semua masyarakat memiliki sertifikat. Target pada tahun 2025 semua masyarakat Indonesia memiliki sertifikat," ujarnya.
Dikatakan presiden, apabila masyarakat memiliki sertifikat maka bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perkonomian keluarga, karena masyarakat bisa menggunakan sertifikat sebagai agunan untuk modal usaha atau investasi.
Baca: Presiden: Lahan Tak Dimanfaatkan, SK IPHPS Dicabut
"Sertifikat tanah jangan digunakan untuk membeli mobil, tapi gunakan untuk modal usaha agar bisa berkembang," pintanya.
Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo yang mendampingi Mendagri menyatakan, agar semua masyarakat terlayani dengan lebih cepat dia mengusulkan kepada presiden sebaiknya perangkat desa diberikan tambahan biaya operasional.
Apalagi anggaran yang diusulkan tidak terlalu banyak dan sudah ada dana desa. "Pemprov Jatim juga akan menyisihkan APBD untuk biaya operasional bagi perangkat desa," ujarnya.
