Gagal Paham, Gus Ipul Picu Dugaan BOP PKH Disunat

DUH, GAGAL PAHAM: Gus Ipul (kiri) dikritik karena 'gagal paham' soal BOP PKH. Sementara operator dan pendamping PKH satu barisan bersama Mensos Khofifah Indar Parawansa (foto kanan). | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com Kritik tajam kembali menghantam Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Usai dinilai sejumlah pihak tidak paham cara mengatasi kemiskinan di Jatim, kali ini bakal Cagub Jatim dari PKB-PDIP itu 'gagal paham' soal besaran Bantuan Operasional Pendamping (BOP) Program Keluarga Harapan (PKH).

"Hari ini secara simbolik kita berikan bantuan operasional Rp 650 ribu untuk masing-masing pendamping. Setiap tahun sudah dianggarkan untuk mereka ini, nilainya sama," kata Gus Ipul usai menyerahkan secara simbolik BOP di kantor Dinas Sosial Jatim, Kamis (14/12) lalu.

Fatal! Gus Ipul menyebut besaran BOP yang diterima pendamping PKH sebesar Rp 650 ribu, padahal yang benar Rp 600 ribu atau ada selisih Rp 50 ribu. "Itu konyol dan gagal paham namanya," kata Muhammad Munib, pegiat sosial dari Berbenah Foundation.

Baca: Kritik Khofifah, Bukti Gus Ipul Tak Tahu Cara Atasi Kemiskinan

"Masa Gus Ipul yang sudah menjadi Wagub hampir selama 10 tahun tidak tahu dan masih salah mengucapkan nilai bantuan operasional PKH, padahal PKH di Jatim sudah berjalan selama 10 tahun," tandasnya.

Saat besaran BOP dikonfirmasikan ke sejumlah koordinator kabupaten (Korkab) pendamping PKH, mereka memastikan kalau yang diterima Rp 600 ribu, bukan Rp 650 ribu seperti penuturan Gus Ipul.

"Jumlah yang kami terima dan sesuai yang kami laporkan Rp 600 ribu," terang Korkab Pendamping PKH Kabupaten Jember, Syarif saat dihubungi, Sabtu (16/12).

Baca: Maju Gubernur, Cara Berpikir Gus Ipul Jangan Sekelas Bupati

Syarif bahkan menegaskan besaran BOP yang diterima pendamping PKH di seluruh Jatim nilainya sama. "Seluruh Jatim sama. Tahun ini kami menerima BOP sebanyak tiga kali atau total Rp 1,8 juta dengan pencairan empat bulan sekali," tandasnya.

Hal sama ditegaskan Korkab Pendamping PKH Kabupaten Trenggalek, Aan. "Kalau BOP kita terima Rp 600 ribu. Untuk seluruh Jatim sama kok. Tahun ini kita terima tiga kali atau total Rp 1,8 juta, pencairannya lewat provinsi," jelasnya.

Senada dengan Korkab, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Sukesi juga membenarkan kalau BOP untuk pendamping PKH sebesar Rp 600 ribu. "BOP untuk Jatim sama, Rp 600 ribu," tegasnya.

BOP adalah dana dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui proses pengajuan dan dilewatkan Pemprov Jatim.  Selain itu, Kemensos juga memberikan bantuan sosial, termasuk dana rehabilitasi, pemberdayaan serta perlindungan sosial untuk Jatim sebesar Rp 6 triliun lebih pada 2017.

Pemimpin Harus Paham

Bagi Munib, ketidakpahaman Gus Ipul tersebut semakin membuat banyak pihak ragu atas kinerjanya menjadi Wagub selama ini, terutama dalam menyelesaikan problem kemiskinan di Jatim.

"Bagaimana mau mengatasi kemiskinan, kalau hal 'sepele' kayak gini saja beliau tidak tahu. Pemimpin harus tahu masalah dan kebijakan, jangan sampai tidak tahu masalah apalagi tidak menguasainya," tuturnya.

Lebih dari itu, statement Gus Ipul bisa memicu dugaan penyelewengan uang negara hingga ratusan juta rupiah, yang ironisnya justru penyalurannya lewat Pemprov Jatim (Dinas Sosial).

Baca: Soekarwo: Kemensos Bantu Turunkan Kemiskinan di Jatim

Mari kita hitung. Tahun ini, masing-masing pendamping PKH menerima tiga kali pencairan BOP dengan setiap pencairan Rp 600.000 atau Rp 1.800.000 setahun. Tapi jika Gus Ipul menyebut angka Rp 650.000 berarti total Rp 1.950.000 setahun.

Di sinilah statement Gus Ipul bisa memicu dugaan penyelewengan uang negara, karena ada selisih Rp 150.000. Itu baru satu orang, jika dikalikan jumlah seluruh pendamping PKH di Jatim sebanyak 4.008 orang, maka ada Rp 601.200.000 yang memantik dugaan tak tersalurkan.

Baca: Datang ke Jatim, Mensos Bawa Oleh-oleh Rp 6,04 Triliun

Itu, sekali lagi, jika merujuk pernyataan Gus Ipul yang dibantah para pendamping PKH maupun kepala Dinas Sosial Jatim. "Ini kan berbahaya! Hanya karena Wagub tidak paham soal angka-angka, malah bisa memicu seolah-olah ada dugaan penyelewengan dalam penyalurannya," kata Munib.

"Selisih puluhan ribu kalau dikalikan ribuan pendamping PKH, kan bisa ratusan juta rupiah. Ironisnya lagi penyaluran itu lewat Pemprov Jatim, jadi hati-hatilah pejabat kalau bicara, apalagi melibatkan uang negara," tuntasnya.