Selasa, 29 November 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Kritik Khofifah, Bukti Gus Ipul Tak Tahu Cara Atasi Kemiskinan

Berita Terkait

MENYOAL PEMIKIRAN GUS IPUL: Airlangga Pribadi, pertanyakan pemahaman dan kemampuan Gus Ipul mengatasi persoalan kemiskinan di Jawa Timur. | Foto: Barometerjatim.com/DOK
MENYOAL PEMIKIRAN GUS IPUL: Airlangga Pribadi, pertanyakan pemahaman dan kemampuan Gus Ipul mengatasi persoalan kemiskinan di Jawa Timur. | Foto: Barometerjatim.com/DOK
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Tak hanya menjadikan arena visi-misi Cagub Jatim di Rapimwil IV DPW PPP Jatim sebagai panggung ‘dagelan’. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga lebih banyak curhat dan menyudutkan bakal Cagub lainnya, Khofifah Indar Parawansa.

Salah satunya, Cawagub yang bakal diusung PKB-PDIP itu menyindir keberhasilan Khofifah dalam menjalankan maupun melakukan inovasi terkait program-program di Kementerian Sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Gus Ipul, “Kalau soal membagi semua bisa, DPRD aja bisa membagi. Gak ada yang bisa dibanggakan hanya dengan bisa membagi,” katanya.

• Baca: PPP Tak Akan Usung Calon Kepala Daerah “Cengengesan”

“Yang kita butuhkan ini adalah penyelesaian kemiskinan, yang kemudian memberdayakan mereka yang kita bantu ini bisa secara mandiri kemudian dia bisa menghidupi dirinya sendiri.”

Namun Gus Ipul tak menjelaskan secara detail cara mengatasi kemiskinan, khususnya di Jatim. Alasannya pun ‘aneh-aneh’: PPP belum pasti akan mengusungnya di Pilgub Jatim 2018.

Kritik Gus Ipul ini juga aneh, karena selama ini PKH justru dinilai banyak pihak — termasuk Bank Dunia dan Queen Maxima —  sebagai program paling efektif mengentas kemiskinan dengan menjadikan keluarga lebih sejahtera.

• Baca: Gus Ipul ‘Melawak’ di PPP, Pendukung Sibuk Serang Khofifah

Belum lagi program lainnya seperti Kube (Kelompok Usaha Bersama). Selain itu, di bawah kepemimpinan Khofifah, Kementerian Sosial juga banyak melakukan inovasi, di antaranya e-warong.

Terkait angka kemiskinan di Jatim yang selalu di atas rata-rata nasional, Gus Ipul juga tak punya solusi jitu, tapi malah balik curhat dan menyebutnya sebagai fenomena. Sebab, menurutnya, pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, pengangguran di bawah rata-rata nasional, inflasi terkendali, tapi kemiskinan selalu di atas rata-rata nasional.

Namun bagi Pengamat Politik asal Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi hal itu menunjukkan Gus Ipul kurang memahami persoalan terkait pengentasan kemiskinan, khususnya di Jawa Timur.

• Baca: Dielu-elukan di Rapimwil, Rekom PPP Mengarah ke Khofifah

“Penilaian (Gus Ipul) ini kurang tepat, karena substansi dari program ini konvergen dengan formula pembangunan di Jawa Timur yang berlangsung selama sepuluh tahun di bawah pemerintahan Pakde Karwo,” katanya, Rabu (6/12).

Justru, tandas Airlangga, PKH  cukup efektif mengentas kemiskinan bagi masyarakat miskin ekstrem yang hingga kini masih di angka 9 persen. Mereka membutuhkan bantuan langsung lewat PKH serta bantuan pangan melalui subsidi beras agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Tindakan sejenis pula yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, karena untuk kalangan miskin ekstrem maka tindakan yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan. Itu adalah formulasi kebijakan yang dilakukan oleh 72 negara termasuk contoh sukses Brasil, India dan Filipina,” paparnya.

Khofifah Lebih Jitu

CEO lembaga survei The Initiative Institute itu menambahkan, lantaran PKH terbukti efektif mengentas kemiskinan, maka pemerintah pusat melalui Kemensos memperluas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dari 6 juta menjadi 10 juta di 2018 serta memperluas bantuan beras sejahtera atau rastra.

“Kemensos juga dipandang berhasil oleh World Bank untuk memperbaiki penyaluran dari tunai menjadi non tunai sehingga lebih tepat waktu, sasaran, jumlah dan tepat kualitas,” tandasnya.

• Baca: Ketum Hanura: Jangan Coba-coba Berkhianat! Itu Pesan Saya

Hal itu, tambah Airlangga, sinergis dengan kebijakan Pemprov Jatim yang ditunjukkan dengan pemberian bantuan sosial dari Kemensos termasuk dana rehabilitasi sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial untuk Jatim mencapai Rp 6 triliun lebih pada 2017.

Karena itu, kalau Gus Ipul mengkritik soal efektifitas program PKH maupun rastra, menurut Airlangga, justru patut dipertanyakan pemahamannya soal pengentasan kemiskinan di Jatim. “Ini menunjukkan Gus Ipul kurang memahami persoalan terkait pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -