Soekarwo: Kemensos Bantu Turunkan Kemiskinan di Jatim

RAKOR BANSOS: Didampingi Gubernur Soekarwo dan Kadis Sosial Jatim Sukesi, Mensos Khofifah Indar Parawansa membuka Rakor Sinergitas Bansos Non Tunai 2017 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (2/3). | Foto: Humas Kemsos/IKHWAN

SURABAYA, Barometerjatim.com – Gubernur Jatim,  Soekarwo mengklaim angka kemiskinan di Jawa Timur turun. Penurunan itu disebutnya tak lepas dari gelontoran dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal itu dipaparkan Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Bantuan Sosial Non Tunai 2017 yang dihadiri Mensos Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (2/3).

Dalam paparannya, Soekarwo menyampaikan persentase kemiskinan di Jatim berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, ada penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Jatim sekitar 0,20 poin dari 12,05 persen pada Maret 2016, menjadi 11,85 persen pada September 2016. Angka ini turun sekitar 64,77 ribu jiwa dari 4,70 juta jiwa pada Maret 2016, menjadi 4,63 juta jiwa pada September 2016.

“Bansos cukup efektif menurunkan angka penduduk miskin di Jawa Timur, utamanya bantuan beras sejahtera (rastra),” ungkap Soekarwo.

Di hadapan Mensos dan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Soekarwo juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kenaikan alokasi Bansos di 2017 yang mencapai Rp 6,04 triliun. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 4,83 triliun.

Strategi Keuangan Inklusi
Sementara Khofifah menyampaikan, penyaluran bansos secara non tunai ini merupakan penerapan strategi nasional keuangan inklusi. Harapannya, langkah ini mampu berkontribusi besar bagi target keuangan inklusi pemerintah yang dipatok 75 persen di 2019.

Di 2017 ini, tutur Khofifah, ditargetkan ada tiga juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten. Mereka dipastikan akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini.

• Baca: Datang ke Jatim, Mensos Bawa ‘Oleh-oleh’ Rp 6,04 Triliun

“Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” kata Khofifah yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu.

“Dari 44 kota/kabupaten yang menerima BPNT, sembilan di antaranya ada di wilayah Jawa Timur, yaitu Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Sidoarjo,” tandasnya.