Demo di Dindik Jatim Usung Poster Bersihkan Penjahat Kelamin, Siapa yang Dimaksud?

SURABAYA | Barometer Jatim – Gerakan Aktivis dan Mahasiswa Jawa Timur (GAM Jatim) menggelar aksi demonstrasi terkait dugaan korupsi di depan kantor Dinas Pendidikan (Didik) Jatim, Jalan Genteng Kali 33 Surabaya, Kamis (12/6/2025).

Selain berorasi, mereka juga mengusung spanduk besar bertuliskan: Sindikat korupsi di Dinas Pendidikan Jatim semakin mengakar. Seret Kadindik Jatim, Kabid SMK, SMA, SLB diduga kuat melakukan korupsi atas nama pendidikan.

Massa juga membawa sejumlah poster bergambar Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai. Selain itu, ada pula spanduk bertuliskan: Bersihkan Dinas Pendidikan dari hama penjahat kelamin; Diduga keras ada penjahat kelamin di Dinas Pendidikan Jatim; Awas! Penjahat kelamin di Dinas Pendidikan; Ada burung.. eh kabar burung #adapenjahatkelamin.

Mengapa demo dugaan korupsi ada poster penjahat kelamin, siapa yang dimaksud? Koordinator GAM Jatim, Ato’illah Ainur Ridlo menegaskan Dindik Jatim selain harus clear dari korupsi juga mesti bersih secara moral dari dugaan oknum penjahat kelamin.

“Silakan pihak Dindik Jatim mengklarifikasi, benar tidak soal dugaan adanya oknum penjahat kelamin itu. Kabar tersebut sudah menyebar luas di publik, kita butuh klarifikasi dari Dindik Jatim,” ucapnya.

DEMO GAM JATIM: Massa GAM Jatim minta APH usut dugaan korupsi di Dindik Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/BKT

Selebihnya, dalam orasinya, GAM Jatim menyebut banyak persoalan korupsi yang melibatkan lembaga sekolah di bawah naungan Dindik Jatim mulai dari tingkat SMK, SMA, dan SLB baik negeri maupun swasta sejak 2017 hingga 2024. Sejak Kadindik Jatim dijabat Saiful Rachman, Wahid Wahyudi, hingga kini Aries Agung Paewai.

“Dugaan dana APBD/APBN yang rawan dikorupsi adalah dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah), dana BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelanggaraan Pendidikan), dan dana hibah (non-BOS) untuk lembaga pendidikan,” teriak Saifuddin Rizal, salah seorang orator.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pameriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jatim, bebernya, tidak sedikit sekolah swasta maupun negeri di bawah naungan Dindik Jatim yang mendapatkan bantuan dana BOS, BPOPP, dan dana hibah tidak transparan bahkan fiktif.

BAKAR: Massa GAM Jatim membakar salah satu poster bertuliskan penjahat kelamin. | Foto: Barometerjatim.com/BKT

Alokasi dana hibah Dindik Jatim untuk SMK swasta pada tahun anggaran (TA) 2017, misalnya, ada dugaan kerugian uang negara Rp 65 miliar dan kasusnya kini sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Selanjutnya di TA 2019, belanja hibah (non-BOS) di Dindik Jatim ada temuan kerugian uang negara Rp 166 miliar. Hal itu disebabkan tidak diberlakukannya monitoring dan evaluasi berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 188/43/013.1/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang bertentangan dengan Perda dan Permendagri tahun 2019 tentang Dana Hibah dan Bansos.

Lalu di TA 2020, terang Rizal, belanja hibah di Dindik Jatim muncul temuan kerugian uang negara Rp 98 miliar berdasarkan SP2D yang dikeluarkan BPKAD terhadap lembaga sekolah di bawah naungan Dindik Jatim.

Kemudian di TA 2021, ada temuan kerugian uang negara kembali dari belanja hibah Rp 2 miliar di Dindik Jatim, berupa pengadaan alat otomotif kendaraan bermotor untuk siswa SMK.

“Yang terbaru, terungkapnya kasus dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo TA 2019-2024 yang disalahgunakan oleh kepala sekolahnya. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian Rp 25 miliar,” ucap Rizal.

“Kasus ini sudah ditangani Kejari Ponorogo dan telah menetapkan tersangka, yaitu kepala SMK PGRI 2 Ponorogo. Buntut kasus korupsi di SMK PGRI Ponorogo ada dugaan kuat campur tangan Kepala Dindik Jatim saat ini, dan sempat juga dimintai keterangan oleh Kejari Ponorogo,” sambungnya.

SIMBOL PROTES: Massa GAM Jatim menempelkan poster di pagar gedung Dindik Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/BKT

Kebobrokan pengelolaan anggaran pendidikan di Jatim selama ini, sambung Rizal, karena minimnya evaluasi dan peninjauan ulang program pendidikan yang sudah direalisasikan baik dari dana BOS, BPOPP, maupun hibah. Sehingga mengakibatkan anggaran tersebut berpotensi diselewengkan bahkan difiktifkan alias abal-abal.

“Karena itu, kami GAM Jatim melakukan demonstrasi agar supaya anggaran negara yang diperuntukkan untuk pendidikan bisa dijalankan dengan baik, maksimal dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Orator lainnya, Dimas Heni kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan GAM Jatim. Di antaranya Aries Agung Paewai selaku Kadindik Jatim harus memundurkan diri, apabila tidak mampu menata pendidikan dan bertanggung jawan atas kejadian kasus korupsi selama ini.

Selain itu, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) agar memeriksa semua pejabat di lingkungan Dindik Jatim mulai dari kepala dinas, kepala bidang, dan kepala seksi karena seluruh kebijakan berkaitan dengan program yang dijalankan Dindik harus ada rekomendasi dan tanda tangan para pejabat tersebut.

“APH jangan pandang bulu kepada siapa pun yang terlibat dalam kasus korupsi dana pendidikan, segera proses hukum dan penjarakan,” pintanya.

GAM Jatim juga berusaha bertemu Aries, namun hingga demo berakhir tidak ada satu pun pihak Dindik Jatim yang menemui massa demonstran.

Setelah sekitar satu jam menggelar aksi, massa kemudian membubarkan diri sambil menempelkan poster di pagar gedung Dindik Jatim, termasuk yang bertuliskan dugaan adanya oknum penjahat kelamin.{*}

| Baca berita Dindik Jatim. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur