Komisi A DPRD Lamongan Turun ke Kecamatan, Minta Penyelenggara Pilkada Netral!

Reporter : -
Komisi A DPRD Lamongan Turun ke Kecamatan, Minta Penyelenggara Pilkada Netral!
PENGAWASAN: Komisi A DPRD Lamongan gelar Pengawasan Dalam Daerah di Kantor Kecamatan Deket. | Foto: IST

LAMONGAN | Barometer Jatim – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan, Dimyati berharap Pilkada 27 November nanti menjadi pesta demokrasi yang mencerdaskan dan membahagiakan.

"Masyarakat harus ikut menjadi subjek demokrasi,” ujarnya di sela acara Pengawasan Dalam Daerah di Kantor Kecamatan Deket, Selasa (5/11/2024). Selain Deket, rombongan Komisi A DPRD Lamongan juga menggelar kegiatan serupa di Kecamatan Karangbinangun.

“Untuk itu, penyelenggara dan pasangan calon harus memberikan kesan-kesan positif dalam setiap tahapan Pilkada ini," tandasnya.

Menurut Dimyati, masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa Pilkada adalah instrumen penting untuk melahirkan pemimpin berkualitas. Sehingga, peran serta masyarakat dapat meningkat, termasuk saat pemungutan suara.

"Sejauh ini, mayoritas masyarakat kita menganggap dirinya hanya sebagai objek untuk mendulang suara di TPS," katanya.

"Akhirnya mereka menjadi pragmatis. Untuk itu penyelenggara dan pasangan calon harus memberikan pendidikan politik yang positif, sehingga paradigma masyarakat kita bisa berubah," beber politikus Partai Gerindra tersebut.

Dimyati menambahkan, saat ini pemerintahan Presiden Prabowo tengah fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program.

Karena itu, dia mengimbau agar momentum Pilkada di Lamongan menjadi titik awal untuk mendukung program Prabowo.

"Jika Pilkada ini dapat menghasilkan pemimpin berkualitas, maka upaya meningkatkan kesejahteraan masyrakat seperti yang disampaikan Pak Prabowo akan mudah dilakukan," ucapnya.

Sementara itu anggota Komisi A, Ahmad Fathoni mengingatkan agar penyelengga Pilkada bersikap netral.

"Kami berharap PPK dan Panwascam bersikap netral, jangan memihak kepada salah satu calon," harapnya.

Apalagi, kata Fathoni, indikasi adanya ketidaknetralan penyelenggara sempat ditemukan saat Pemilu Legislatif Februari lalu.

Namun hal itu dapat dinetralisir,  lantaran upaya ketidaknetralan itu tidak didukung penyelenggara lainnya.

"Meskipun upaya-upaya ini dilakukan oleh oknum, namun harus tetap diantisipasi. Jangan sampai pesta demokrasi kita ternoda dengan ulah oknum-oknum tak bertanggung jawab ini," tegasnya.

Selain berdialog dengan camat, PPK dan Panwascam kecamatan setempat, rombongan Komisi A juga meninjau sekretariat PPK dan Panwascam. Termasuk memastikan kelayakan ruangan yang akan dijadikan gudang logistik Pilkada.{*}

| Baca berita Pilkada. Baca tulisan terukur Hamim Anwar | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.