Lewat OTT, Mabes Polri Bongkar Pungli SIM di Polres Kediri

PUNGLI SIM: Frans Barung Magera, benarkan OTT dugaan praktik pungutan liar di Satpas SIM Polres Kediri. | Foto: IST
PUNGLI SIM: Frans Barung Magera, benarkan OTT dugaan praktik pungutan liar di Satpas SIM Polres Kediri. | Foto: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Lewat operasi tangkap tangan (OTT), Tim Saber Pungli Mabes Polri membongkar dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Satpas SIM Polres Kediri.

OTT dilakukan Sabtu (18/8) lalu, dan saat ini sejumlah anggota Satpas Polres Kediri, PNS, dan beberapa calo yang diduga terlibat tengah diperiksa di Mabes Polri.

“Benar. Sekarang sudah dibawa Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Magera membenarkan OTT tersebut pada wartawan, Senin (20/8).

• Baca: Fakta Sidang, Hasil Pungli Pelindo III Dinikmati Keluarga

Meski demikian, kata Barung, hingga kini pihaknya masih menunggu penanganan lanjutan dari Mabes Polri, termasuk apakah kasus itu akan dilimpahkan kembali ke Polda Jatim.

“Saya sudah menghubungi Kabid Propam Polda Jatim, kasus itu belum diserahkan ke kami (Polda Jatim),” katanya.

Barung menambahkan, pihaknya akan selalu berupaya melakukan transparansi dalam segala hal, termasuk kasus dugaan pungli di lingkungan Polres Kediri.

• Baca: Tim Saber Pungli Polres Gresik OTT Oknum Kepala Desa

“Untuk itu kami masih menunggu, apakah kasus itu nantinya ditangani Mabes Polri, ataukah dilimpahkan ke Polda Jatim. Saya sudah menghubungi, masih belum diserahkan,” katanya.

Kasus Pungli ini kabarnya menyeret beberapa nama pejabat utama di lingkungan Polres Kediri. Modusnya, setiap pemohon SIM dikenakan biaya di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang jumlah bervatiatif. Mulai Rp 500 ribu hingga Rp 650 ribu per orang.

• Baca: Sidang Perdana, Dua Petinggi Sipoa Diteriaki “Maling”

Nilai tergantung jenis SIM yang diajukan ke anggota Satpas SIM Polres Kediri oleh beberapa calo yang sudah terkoordinir.

Kemudian, setiap minggunya, uang tersebut didistribusikan ke beberapa pejabat utama. Diduga, salah satunya adalah Kapolres Kediri yang menerima Rp 40-50 juta per minggu.