Korupsi Jasmas, Nasdem: Apa Eksekutif Tak Ada yang Terlibat?

USUT TUNTAS: Imam Syafi'i, minta Kejari tak tebang pilih dalam kasus korupsi Jasmas. | Foto: Barometerjatim.com/WIRA HARLIJADI
USUT TUNTAS: Imam Syafi’i, minta Kejari tak tebang pilih dalam kasus korupsi Jasmas. | Foto: Barometerjatim.com/WIRA HARLIJADI

SURABAYA, Barometerjatim.com – Kasus korupsi Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot 2016 bergulir kencang. Namun pengusutan masih berputar di legislatif, setelah Kejari Tanjung Perak menetapkan enam anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 sebagai tersangka.

“Mudah-mudahan kejaksaan tidak tebang pilih. Kesannya kasus tersebut yang salah adalah legislatif. Apakah eksekutif tidak ada yang terlibat? Itu yang harus dituntaskan!” kata anggota DPRD Surabaya dari Partai Nasdem, Imam Syafi’i, Selasa (24/9/2019).

Menurut Imam, produk Jasmas tidak hanya digarap legislatif, tapi ada pihak eksekutif (Pemkot Surabaya) yang memberikan persetujuan setelah proses verifikasi.

“Bagi saya kasus korupsi itu follow the money. Apakah ada aliran dana tersebut, kan mereka yang transfer,” tegas mantan jurnalis itu.

Sebenarnya, lanjut Imam, program Jasmas tersebut baik. Jangan karena bermasalah sehingga malah disetop distribusinya ke masyarakat.

“Kalau memang kejaksaan dilibatkan sejak awal tidak masalah. Kan mereka biasa melakukan supervisi bareng Pemkot,” tandasnya.

Kasus Jasmas ini semakin menghangat, setelah Ketua DPRD Surabaya periode 2014-2019, Armuji diperiksa Kejari Tanjung Perak sebagai saksi keenam tersangka.

Mereka yakni Syaiful Aidy dari PAN, Dini Rijanti dan Ratih Retnowati (keduanya dari Demokrat). Lalu Binti Rochmah dari Golkar, Sugito (Hanura), serta Aden Darmawan (Gerindra).

Keenam anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 itu diduga terlibat korupsi dana Jasmas Pemkot pada 2016 dari ratusan proposal yang dikoordinasi seorang pengusaha, Agus Setiawan Tjong.

Agus yang mengkoordinir sedikitnya 230 proposal dana Jasmas dari berbagai wilayah RT se-Surabaya, divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, 31 Juli lalu.

» Baca Berita Terkait DPRD Surabaya, Korupsi