Hebat! Jatim Borong Sembilan Penghargaan Kinerja Terbaik

MINTA YORRYS DIPECAT: Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXI 2017 di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/4). | Foto: Ist

JAKARTA, Barometerjatim.com – Sekali lagi, Jawa Timur menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Kali ini meraih penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi dari presiden dengan memborong sembilan penghargaan.

Tanda penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto pada acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXI 2017 di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/4).

Jatim dinilai berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2015 oleh pemerintah pusat dengan Pemprov. Jatim memperoleh penghargaan sebagai kategori provinsi berkinerja terbaik tertinggi nasional.

• Baca: Sekdaprov: Sertifikasi Malah Bikin ASN Banyak yang Cerai

Penghargaan diterima Gubernur Jatim, Soekarwo. Sedangkan untuk kategori Kabupaten Berkinerja Terbaik Tertinggi Nasional diterima Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo. Kemudian untuk nominasi Kabupaten Berkinerja Terbaik Tertinggi Nasional, Jatim memiliki satu wakil yaitu Kabupaten Malang.

Kota-kota di Jatim tidak kalah mengukirkan prestasi di antaranya meraih penghargaan kategori Kota Berkinerja Tertinggi Nasional yang diterima Surabaya, Mojokerto dan satu kota masuk nominasi Kota Berkinerja Tertinggi Nasional diterima Kota Kediri.

Saat memberikan sambutan, Gubernur Jatim menjelaskan, penghargaan yang diraih pemprov tidak terlepas dari kerja keras bupati/walikota se-Jawa Timur atas kerjasamanya dalam memajukan daerah dan memberdayakan masyarakat.

Kerjasama tersebut sejalan dengan cita-cita otonomi daerah yakni kesejahteraan rakyat melalui berbagai inovasi pelayanan publik. “Prestasi kinerja ini membuktikan bahwa kerjasama sinergis disertai komitmen kuat akan membuahkan hasil yang nyata,” ujarnya.

• Baca: Anggaran Penanganan Banjir Rp 625 Miliar ‘Raib’ dari Usulan

Sementara Menkopolhukam, Wiranto menuturkan tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang prima. Pemda memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut yakni dengan acara membuat pola kebijakan pembangunan daerah dan memfokuskan terhadap kesejahteraan keluarga miskin.

“Kami mengajak agar swasta dilibatkan dalam pembangunan daerah. Selain itu, Pemda harus mengefektifkan layanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP),” katanya.