DPRD Jawa Timur menyetujui Perubahan APBD 2025. Belanja daerah meningkat signifikan dari Rp 30,22 triliun menjadi Rp 32,99 triliun.
Parlemen Jatim
Prihatin Serapan Anggaran Pemprov Jatim Rendah, PAN Senggol Khofifah!
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim, mengkritisi serapan anggaran Pemprov Jatim yang masih rendah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
GMNI Surabaya Datangi Komisi E DPRD Jatim, Minta Tindaklanjuti Hal Ini!
GMNI Surabaya mendatangi Komisi E DPRD Jatim untuk melakukan audiensi dan diterima Cahyo Harjo Prakoso. Minta segera tindaklanjuti hal ini.
Waketua DPRD Jatim Soroti Keras BUMD Tak Efektif: Jadi Beban, Bubarkan Saja!
Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menyoroti keras BUMD Pemprov Jatim yang masih minim setoran PAD. Bubarkan saja kalau tak produktif!
Serapan Anggaran OPD Pemprov Jatim Rendah, Gerindra: Bappeda Lamban!
Fraksi Partai Gerindra soroti rendahnya serapan anggaran di hampir semua OPD Pemprov Jatim, sekitar 40-50 % per Agustus 2025. Kinerja Bappeda dinilai lamban!
PKB Berulang Kali Sentil BUMD yang Hanya Jadi Beban, Desak Pemprov Jatim Tegas!
Fraksi PKB soroti keberadaan BUMD Pemprov Jatim yang tidak produktif. Gubernur Khofifah diminta tegas terhadap BUMD yang hanya jadi beban.
Rp 23,1 M Hibah Pokir DPRD Jatim Tak Bisa Direalisasi, Awas Bermasalah Lagi!
Tahun ini sebanyak Rp 23,183 miliar belanja hibah yang bersumber dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim tidak dapat direalisasikan. Ada masalah lagi?
DPRD Jatim Coret Anggaran Kunjungan Luar Negeri Rp 19 M, Cermati! Digeser ke Mana?
Di tengah gelombang demonstrasi terkait tunjangan dan gaya flexing legislatif, DPRD Jatim mencoret anggaran PDLN Rp 19 miliar di P-APBD 2025. Digeser ke mana?
Tarik Ulur P-APBD 2025, PAN Ingatkan DPRD Jatim Bukan Tukang Stempel Pemprov!
Wakil Ketua Komisi B dari Fraksi PAN, Moch Aziz turut menghujani interupsi rapat paripurna menolak legislatif hanya dijadikan tukang stempel Pemprov Jatim.
DPRD Jatim Tolak TAPD Main Atur P-APBD 2025, Golkar: Kami Bukan Kelompok Sound Horeg!
Rapat paripurna DPRD Jatim penyampaian laporan komisi-komisi atas pembahasan Raperda tentang P-APBD Jatim 2025 ditunda. Dewan tolak TAPD main atur anggaran.
