Parlemen Jatim

Belanja hibah satu-satunya kelompok belanja daerah yang diproyeksi naik dalam RAPBD Jatim 2026. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai Rp 3,79 triliun.

Pemprov Jatim lakukan pengurangan signifikan pada hampir semua kelompok belanja 2026 dibandingkan 2025. Namun Banggar DPRD Jatim sebut koridornya tak jelas.

Banggar DPRD Jatim menyoroti proyeksi penerimaan daerah dalam Rancangan APBD Jatim 2026 mengalami stagnasi. Harus menjadi peringatan dini.

Tahun ini, sebanyak Rp 23,183 miliar belanja hibah yang didasarkan dari pokir DPRD Jatim tidak dapat direalisasikan. Apa yang sebenarnya terjadi?

Sebanyak Rp 23,183 miliar belanja hibah yang berasal dari Pokir DPRD Jatim, tahun ini tidak dapat direalisasikan. Pemprov Jatim dinilai kacau!

GUbernur Khofifah merancang pendapatan APBD Jatim 2026 sebesar Rp 28,263 triliun. Alokasi untuk Dinas Pendidikan mencapai Rp 9,4 triliun.

DPRD Jawa Timur menyetujui Perubahan APBD 2025. Belanja daerah meningkat signifikan dari Rp 30,22 triliun menjadi Rp 32,99 triliun.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim, mengkritisi serapan anggaran Pemprov Jatim yang masih rendah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

GMNI Surabaya mendatangi Komisi E DPRD Jatim untuk melakukan audiensi dan diterima Cahyo Harjo Prakoso. Minta segera tindaklanjuti hal ini.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menyoroti keras BUMD Pemprov Jatim yang masih minim setoran PAD. Bubarkan saja kalau tak produktif!