SURABAYA, Barometer Jatim – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa tampaknya harus bekerja lebih keras untuk menurunkan angka kemiskinan di sisa periodenya yang tak sampai setahun lagi. Sesuai Undang-Undang No 10 tahun 2016 (UU Pilkada) jabatannya harus berakhir 2023 alias tak sampai 13 Februari 2024.
Ekonomi
Khofifah Menyoal Data BPS Terkait Garis Kemiskinan Jatim di Atas Jabar, Gus Hans: Tak Usah 'Provokasi' Bupati!
SURABAYA, Barometer Jatim – Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU), KH Zahrul Azhar As’ad alias Gus Hans meminta Badan Pusat Statistik (BPS) tak perlu menanggapi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang mempertanyakan data soal Garis Kemiskinan (GK) Jatim di atas Jawa Barat.
Khofifah Pertanyakan Data Garis Kemiskinan BPS, Indo Publika: Dia Panik, Tak Mau Pemerintahannya Disalahkan!
SURABAYA, Barometer Jatim – Saat memimpin High Level Meeting (HLM) dan Rakor Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jatim di Ballroom JW Marriott Hotel Surabaya, Senin (20/2/2023), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mempertanyakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka Garis Kemiskinan (GK).
Garis Kemiskinan Jatim di Atas Jabar, Khofifah Pertanyakan Data BPS: Apa Dasar Penentuannya?
SURABAYA, Barometer Jatim – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mempertanyakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Garis Kemiskinan (GK) di provinsi yang dipimpinnya lantaran angkanya di atas Jawa Barat, provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil.
Duh! Kenyataan Beras di Jatim: Datanya Surplus 3,1 Juta Ton, tapi Barangnya Susah Ditemukan
SURABAYA, Barometer Jatim – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa heran melihat kenyataan beras di provinsi yang dipimpinnya. Harusnya melimpah karena data Badan Pusat Statustik (BPS) menyebut surplus 3,1 juta ton, tapi kenyataannya susah ditemukan di pasaran.
Blakblakan Bupati Fauzi soal DBH Migas: Madura Cuma Rp 123 M, Pemprov Jatim Kebagian Rp 4,3 T!
SURABAYA, Barometer Jatim – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi blakblakan soal Dana Bagi Hasil (DBH) migas di Jatim. Meski Madura sebagai daerah penghasil, pembagian yang diterimanya jauh dari kata sesuai. Bahkan bila dibandingkan dengan daerah pengolah, apalagi Pemprov Jatim.
Sumenep Daerah Penghasil Cuma Kebagian 0,5%, Bupati Fauzi Teriak soal Keadilan DBH Migas!
SURABAYA, Barometer Jatim – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi menyuarakan keadilan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang disebutnya tidak proporsional untuk daerah penghasil.
Bupati Fauzi ke Kontraktor Migas Sumenep: Gandeng Perusahaan Lokal, Jangan Semuanya Jakarta!
SURABAYA, Barometer Jatim – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi melakukan berbagai langkah tegas agar masyarakatnya bisa merasakan manfaat dari eksplorasi migas. Selain mengejar (Participating Interest) 10% dan CSR nonformal, KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) juga diminta menggandeng perusahaan lokal.
Tak Hanya Kejar PI 10%, Bupati Fauzi Minta KKKS di Sumenep Buka Lebar Pintu CSR Nonformal!
SURABAYA, Barometer Jatim – Tidak hanya soal PI (Participating Interest) 10% yang dikejar. Dalam pertemuannya dengan SKK Migas perwakilan Jabanusa di Surabaya, Bupati Achmad Fauzi juga menyatakan perusahaan eksplorasi di Sumenep agar membuka lebar pintu CSR (Corporate Social Responsibility) nonformal.
Sumenep Habis-habisan Kejar PI 10%, Bupati Fauzi: Target Kita 2023 Harus Clear!
SURABAYA, Barometer Jatim – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi menggelar pertemuan dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas perwakilan Jabanusa (Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) di Surabaya, Kamis (19/1/2023). Apa yang dibicarakan?
