Khofifah Menyoal Data BPS Terkait Garis Kemiskinan Jatim di Atas Jabar, Gus Hans: Tak Usah 'Provokasi' Bupati!
SURABAYA, Barometer Jatim – Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU), KH Zahrul Azhar As’ad alias Gus Hans meminta Badan Pusat Statistik (BPS) tak perlu menanggapi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang mempertanyakan data soal Garis Kemiskinan (GK) Jatim di atas Jawa Barat.
“Saya kira BPS tak perlu menanggapi apa yang disampaikan Khofifah. Saya yakin BPS sudah punya hitung-hitungan sendiri, sudah punya standar sendiri, bagaimana mengitung tentang garis kemiskinan ini,” katanya, Kamis (23/2/2022).
Menurut Juru Bicara (Jubir) Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018 itu, BPS pasti sudah melihat rata-rata harga komoditi dan seterusnya, serta semuanya dilakukan secara ilmiah. Ada rumus dan hitung-hitungannya tersendiri.
“Jadi menurut saya, daripada 'memprovokasi' para bupati untuk menanyakan pada BPS lebih baik ber-muhasabah (introspeksi) saja kenapa ini bisa terjadi,” ujar Gus Hans.
“Fokus saja pada muhasabah. Belum lagi kita lihat misalnya bagaimana poverty gap-nya dan juga tingkat keparahan dari kemiskinan di Jatim seperti apa, nanti malah menyalahkan BPS lagi,” tandasnya.
Selain meminta Khofifah muhasabah, Gus Hans menyatakan GK harus ditanggapi serius dengan solusi long term. Jangan sampai setelah mengetahui data dari BPS, lalu melakukan tindakan instan yang tidak sustainable yaitu operasi pasar.
- Baca juga:
Garis Kemiskinan Jatim di Atas Jabar, Khofifah Pertanyakan Data BPS: Apa Dasar Penentuannya?
Apalagi hanya untuk menaikkan poin tingkat konsumsi masyarakat terhadap makanan tertentu yg ditentukan BPS, sehingga harapannya angka di BPS bisa baik tapi tidak menyelesaikan solusi yang sebenarnya.
“Ini harus serius. Kalau misalnya tidak, masalah stunting juga masih akan tetap tinggi karena stunting tidak bisa terlepas dari tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat,” ucapnya.
Klaim Banyak yang Tanya
Sebelumnya, Khofifah mempertanyakan data BPS terkait angka GK Jatim di atas Jabar tersebut saat memimpin High Level Meeting (HLM) dan Rakor Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jatim di Ballroom JW Marriott Hotel Surabaya, Senin (20/2/2023).
“Kalau GK Jatim di atas Jabar itu memang kami semua banyak yang mempertanyakan. Kalau bapak (BPS) naikkan lagi (GK-nya) ya mesti lebih banyak lagi (orang miskin), pasti,” katanya.
Mengapa dipertanyakan? Menurut gubernur yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu, karena sebagian besar daerah di Jabar memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang tinggi.
- Baca juga:
Duh! Kenyataan Beras di Jatim: Datanya Surplus 3,1 Juta Ton, tapi Barangnya Susah Ditemukan
“Kalau UMK-nya tinggi dan kemudian kita melihat biaya hidup di beberapa kota di Jabar. Tapi bahwa GK Jatim, itu kok di atas Jawa Barat. Makin bapak meningkatkan GK, makin banyak yang drop menjadi miskin,” kata Khofifah.
“Nah, ini bupati/wali kota banyak yang ingin mendapatkan penjelasan, apa yang sebetulnya menjadi dasar-dasar penentuan GK oleh BPS, sehingga kawan-kawan bilang: Mosok sih itu GK di Jatim kok lebih tinggi. Jadi makin dinaikkan ya makin banyak yang turun, makin banyak yang di bawah kemiskinan,” sambungnya.
Khofifah butuh penjelasan, karena pada 1 Maret 2023 tim BPS mulai turun untuk kembali melakukan survei. “Jadi pada posisi seperti ini, para bupati/wali kota ini ingin mendapatkan penjelasan, kok bisa gitu penentuan perimbangan-perimbangan yang dilakukan BPS itu atas dasar apa?” kata Khofifah.
“Apakah biaya hidup di Jatim ini lebih tinggi dari provinsi yang tadi saya sebut, karena standar GK kita kok menjadi naik. Dari dulu 460.909 Maret, kemudian September jadi 487.908,” imbuhnya.
Menilik kembali data BPS. Selama Maret-September 2022, GK Jatim naik sebesar 5,86% yakni dari Rp 460.909/kapita/bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 487.908/kapita/bulan pada September 2022.
Peningkatan tertinggi GK Non Makanan sebesar 5,89% (Maret 2022 ke September 2022), sedangkan GK Makanan kenaikannya lebih sebesar 5,89% (Maret 2022 ke September 2022).
Lalu komoditi makanan terhadap GK jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan. Pada September 2022, komoditi makanan menyumbang 75,58n komoditi non makanan menyumbang 24,42% terhadap GK.
GK di Jatim ini di atas Jabar. Catat perbedaannya! Pada September 2022, GK Jabar sebesar Rp 480.350/kapita/bulan dengan komposisi GK Makanan Rp 355.172 (73,94%) dan GK Non Makanan Rp 125.178 (26,06%).(*}
» Baca berita Kemiskinan. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan.
