Catatan Gerindra untuk Khofifah, Sadad Akui Lumayan Menohok!

GERINDRA MENOHOK: Anwar Sadad (kiri), saat paripurna penetapan P-APBD Jatim 2021. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
GERINDRA MENOHOK: Anwar Sadad (kiri), saat paripurna penetapan P-APBD Jatim 2021. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Meski menerima dan menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim memberikan catatan lumayan keras dan menohok untuk eksekutif.

Hal itu diakui Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad. “Ya lumayon menohok catatan kita. Bisa dicek mulai dari PU (pandangan umum), termasuk PA (pandangan akhir) kita tadi itu ya agak keras,” katanya, Jumat (1/10/2021).

Dalam PA yang dibacakan juru bicaranya, Rohani Siswanto, Fraksi Partai Gerindra di antaranya menyebut refocusing anggaran yang dilakukan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melalui enam kali perubahan Pergub No 86/2020 tentang penjabaran APBD TA 2021 sebagai hal yang membabi buta.

Refocusing melalui perubahan Pergub tentang penjabaran APBD 2021 kami pandang membabi buta. Utamanya pada sektor perekonomian, tanpa melihat kebutuhan pemulihan ekonomi yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan,” katanya.

Tercatat, lanjut Rohani, terdapat pengurangan Rp 237 miliar lebih atau sekitar 15,71 persen dari total anggaran lingkup perekonomian sebesar Rp 1,51 triliun lebih pada APBD murni 2021 yang dikurangi secara sepihak oleh eksekutif. Padahal, penetapannya dilakukan bersama dengan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dengan fungsi anggarannya.

Karena itu, Gerindra menekankan hendaknya kedudukan sejajar antara kepala daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, lebih dikedepankan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Catatan kritis lainnya, Gerindra meminta P-APBD Jatim yang berkekuatan Rp 35,896 triliun, hendaknya lebih diprioritaskan untuk pengentaskan kemiskinan di Jatim yang jumlahnya masih cukup tinggi, mencapai 4,56 juta jiwa dan persentasenya selalu lebih tinggi dari nasional.

Tak berhenti di situ, Gerindra juga mempertanyakan keseriusan gubernur dalam membina BUMD, serta meminta dana hibah jangan sampai penyalurannya lebih didasarkan untuk kepentingan kelompok pendukung penguasa dan yang dekat dengan simbol kekuasaan saja.

Mengapa Gerindra begitu menohon dalam memberi catatan? “Bukan apa-apa, ndak ada no hard feeling (tidak ada perasaan kecewa, dendam, atau kesal). Dalam masalah begini ini ndak ada personal feeling (urusan pribadi),” kata Sadad.

“Ini demi kemajuan kita bersama, agar kita benar-benar menghadirkan APBD ini yang berkualitas, yang bisa dirasakan manfaatnya untuk rakyat Jatim. Bukan sekadar bunyi-bunyian yang tidak substantif,” tandas legislator yang juga wakil ketua DPRD Jatim tersebut.

» Baca Berita Terkait DPRD Jatim