Author : Redaksi

SURABAYA | Barometer Jatim – Khofifah Indar Parawansa memang bolak-balik menyatakan akan kembali duet dengan Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jatim 2024. Namun di tengah rayuan PDIP untuk bergabung, posisi bakal Cawagub bisa jadi masih sangat dinamis.

SURABAYA | Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menghadiri pengambilan sumpah atau janji 155 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilgub Jatim dan Pilwali Surabaya 2024 di kantor KPU Surabaya, Kamis (16/5/2024).

SURABAYA | Barometer Jatim – Dicopot Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dari jabatan Ketua PWNU Jatim, nama KH Marzuki Mustamar justru berkibar di bursa Cagub Jatim 2024. Bahkan berpotensi menjadi calon penantang kuat incumbent Khofifah Indar Parawansa.

SURABAYA | Barometer Jatim – Kian menguat saja elektabilitas Khofifah Indar Parawansa di bursa Cagub Jatim 2024. Dari hasil survei terbaru Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), angkanya mencapai 59%.

SURABAYA | Barometer Jatim – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim terus mengembangkan Sistem Informasi Geografis Pelaku Usaha Perikanan (Sigpukan) yang merupakan database Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Poklahsar).

SURABAYA | Barometer Jatim – Partai Gerindra tengah merajut poros baru untuk melawan PDIP di Pilwali Surabaya 2024. Jagoannya pun sedang disiapkan untuk melawan duet petahana yang merupakan kader Partai Banteng, Eri Cahyadi-Armuji.

SURABAYA | Barometer Jatim – Gerindra ancang-ancang mengusung kader sendiri di Pilwali Surabaya 2024, termasuk siap berkoalisi dengan Golkar untuk membuat poros baru.

SURABAYA | Barometer Jatim – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menegaskan masyarakat yang dipimpinnya selalu terbuka dengan seluruh etnis dan agama. Sebab, toleransi dan kebersamaan menjadi modal dalam membangun perekonomian di Jatim.

SURABAYA | Barometer Jatim – Sejarah diukir Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jawa Timur. Lembaga yang diketuai AA LaNyalla Mahmud Mattalitti itu membangun kantor perwakilan di tengah moratorium atau penghentian pembangunan gedung kementerian dan lembaga yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014 melalui surat Menteri Keuangan.