Realisasi Belanja Pemkab Lamongan Tak Capai Target

PANDANG UMUM FRAKSI: Rapat paripurna pemandangan umum fraksi atas nota Raperda pertanggunggjawaban pelaksanaan APBD 2017, Sabtu (23/6). | Foto: Barometerjatim.com/HAMIEM ANWAR

LAMONGAN, Barometerjatim.com Fraksi-fraksi DPRD Lamongan berharap ada peningkatan realisasi pada pos belanja daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum (PU) fraksi atas nota Raperda pertanggunggjawaban pelaksanaan APBD 2017, Sabtu (23/6).

Realisasi belanja daerah Lamongan 2017 mencapai Rp 2,7 triliun (2.729.589.182.635) atau sebesar 96,6 persen dari target Rp 2,8 triliun (2.841.628.514.716).

M Samsuri dari Fraksi PPP mengapresiasi realisasi tersebut. Namun dia meminta ada peningkatan besaran belanja modal yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik.

Sedangkan R Imam Mukhlishin dari Fraksi Partai Gerindra, meminta penjelasan terkait tidak tercapainya realisasi belanja daerah hingga 100 persen. Menurutnya, harus ada peningkatan dalam perencanaan dan manajemen keuangan belanja daerah.

Baca: Dipimpin Debby, Paripurna DPRD Lamongan Setujui 6 Raperda

Sementara Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Martin Masruro melihat realisasi belanja daerah tersebut perlu mendapat apresiasi. Sebab, terjadi peningkatan dibanding 2016 yang 90,87 persen.

Fraksi Partai Golkar berharap realisasi yang tinggi ini dapat dipertahankan pada tahun yang akan datang. Sehingga empat pilar anggaran, yakni pro growth, pro job, pro poor dan pro environment bisa terwujud maksimal, urainya.

Terkait pos yang sama, juru bicara Fraksi PAN, Moch Muchi Nanang Efendi berharap ada capaian yang terukur dan jelas dari realisasi komponen belanja operasional. Karena ini terkait dengan mutu pelayanan publik, dan peningkatan sumber daya aparatur Pemda.

Baca: Di Lamongan, Beredar Migor Kemasan Tak Sesuai Takaran

Hal serupa disampaikan Sekretaris FPDIP Supono. Dia meminta perlu ada evaluasi terhadap belanja-belanja yang realisasinya kecil.

Fraksi PKB melalui sekretarisnya, Mahfud Shoddiq juga meminta adanya standar evaluasi dan kontrol untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya minim.

Perlunya peningkatan sumber daya aparatur Pemda yang yang lebih terukur dan akuntabel, juga mendapat perhatian dari Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Sugeng Santoso. Karena hal itu terkait dengan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.