PDIP Lamongan: Pemkab Kurang Tanggap Tangani Corona!

CORONA DI LAMONGAN: Darwoto, Pemkab Lamongan kurang tanggap tangani Corona. | Foto: Barometerjatim/HAMIM ANWAR
CORONA DI LAMONGAN: Darwoto, Pemkab Lamongan kurang tanggap tangani Corona. | Foto: Barometerjatim/HAMIM ANWAR

LAMONGAN, Barometerjatim.com – Wakil Ketua DPRD Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan, Darwoto menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan kurang tanggap dalam menangani pandemi virus Corona (Covid-19).

“Buktinya apa, ada kasus per kasus ini sekarang ditutupi, ini positif atau ndak,” katanya di Lamongan, Selasa (31/3/2020).

Darwanto bahkan mengaku kerap mengirim pesan WhatsApp (WA) ke kepala dinas dan pihak rumah sakit terkait, untuk menanyakan penanganan pandemi global tersebut secara detail.

“Tapi ya gitu, (jawabannya) iya Pak nunggu lab dari Surabaya, tapi (nanti) positif juga. Artinya kan kurang tanggap,” tandasnya.

Apalagi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lamongan, Yuhronur Efendi sudah memerintahkan camat untuk membuat gugus serupa di masing-masing kecamatan.

“Makanya kami minta kepada Pemkab untuk segera, karena ini kasus sangat genting. Jangan menunda-nunda waktu, kan itu sudah dibetuk tim gugus, turunlah!” pintanya.

Pemkab, tandas Darwoto, juga harus transparan soal jumlah pasien yang positif, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta Orang Dalam Pemantauan (ODP).

“Itu positifnya berapa, harus transparan, jangan ditutup-tutupi. Kemarin Minggu saya baca di koran, itu Lamongan sudah zona kuning, mungkin saja sekarang sudah zona merah karena banyak yang ditutupi,” katanya.

Karena itu, Darwoto minta Pemkab agar lebih tanggap lagi dalam menangani penyebaran Corona di Lamongan, termasuk memaksimalkan pendanaan di antaranya bisa menggunakan anggaran Pilbup Lamongan 2020.

Pilkada kan tertunda juga, bisa itu dianggarkan (untuk penanganan Covid-19). Toh nanti bisa dianggarkan lagi di tahun berikutnya, karena ditunda pada 2021,” katanya.

“Itu sudah ada cantolannya, karena Pak Presiden pun sudah memerintahkan. Menteri keuangan pun sudah memerintahkan,” sambung Darwoto.

Biaya Kunker dan Dinas

Selain anggaran untuk Pilkada, menurut Darwoto, Fraksi PDIP juga mendorong agar biaya-biaya kunjungan kerja DPRD yang terpanding karena pandemi ini, bisa dialokasikan untuk kegiatan penanganan Covid-19.

“Kemarin rapat pimpinan dan ketua-ketua fraksi sudah saya sampaikan tapi ditolak. Ini saya suarakan supaya jelas, bahwa kunjungan kerja, bisa satu bisa dua kali dianggarkan untuk kegiatan penanganan Covid-19,” katanya.

Tak hanya anggaran Pilkada dan biaya perjalanan dinas DPRD, Darwoto juga meminta Pemkab memaksimalkan anggaran di dinas (OPD).

“Masing-masing dinas sudah ada, bisa itu Dinas Pendidikan, rumah sakit juga bisa. Artinya masing-masing OPD itu ada. (Apalagi ini) perintah presiden juga langsung kok, perintah menteri keuangan juga. Saya akan mendorong terus ini untuk ke bupati,” tuntasnya.

» Baca Berita Terkait Wabah Corona