Lawan Corona! Nawardi Dukung Jokowi Terapkan Darurat Sipil

MATIKAN CORONA: Ahmad Nawardi dukung opsi darurat sipil yang akan diambil Jokowi. | Foto: Barometerjatim/ROY HS
PERANGI CORONA: Ahmad Nawardi dukung opsi darurat sipil yang akan diambil Jokowi. | Foto: Barometerjatim/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi mendukung rencana Presiden Jokowi menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, serta pemberlakuan darurat sipil untuk menanggulangi penyebaran virus Corona (Covid-19).

“Saya mendukung opsi yang disampaikan Presiden Jokowi, jika imbauan physical distancing dan imbauan tidak mudik kurang efektif menghentikan migrasi manusia dan menghentikan penyebaran virus,” katanya kepada Barometerjatim.com, Senin (30/3/2020).

Nawardi juga menilai penyemprotan disinfektan bagi kendaraan dan tempat umum kurang efektif, jika migrasi manusia masih berlangsung. “Penyemprotan itu hanya salah satu cara membunuh virus yang menempel di benda mati,” ujarnya.

Padahal untuk menghentikan penyebaran virus, tandas senator yang juga ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim tersebut, pemerintah harus menghentikan pergerakan manusianya.

“Kalau manusianya masih bergerak, saling bertemu dan silaturahim satu sama lain, otomatis virus juga bergarak dan berpindah dari tubuh satu ke tubuh yang lainnya,” katanya.

Karena itu, menurut Nawardi, pemerintah harus segera mengevaluasi imbauan physical distancing yang sudah hampir satu bulan diberlakukan. Jika tidak efektif dan virus Corona semakin merajalela, menular jauh, maka perlu ada penanganan yang lebih tegas dan terukur.

“Misalnya karantina wilayah, lokalisir lokasi-lokasi tempat tinggal orang positif Corona, PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan ODP (Orang Dalam Pemantauan), agar virus tidak semakin menyebar,” paparnya.

Terlebih, lanjut Nawardi, sudah banyak pemerintah daerah (Pemda) yang menginginkan karantina wilayah. Hanya saja mereka masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

Tapi jika penyebaran semakin meluas, tidak menutup kemungkinan Pemda bertindak sendiri-sendiri seperti yang sudah dilakukan Kota Tegal, Papua, Tasikmalaya dan beberapa daerah lain.

“Jangan sampai Pemkab/Pemkot bertindak sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Perlu ada solusi yang lebih keras dan tegas,” tegasnya.

» Baca Berita Terkait Wabah Corona