PB PMII: Agak Keliru Taruh Menag Berlatar Belakang Militer!

DISOAL KALANGAN NU: Fachrul Razi, ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama. | Foto: IST
DISOAL KALANGAN NU: Fachrul Razi, ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama. | Foto: IST

JAKARTA, Barometerjatim.com – Tak hanya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) juga angkat bicara terkait dipilihnya Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag) yang bukan berlatar belakang santri.

“Ini kali pertama dalam sejarah pasca reformasi, Menag dari militer bukan dari santri, kalangan ulama atau kiai,” kata Sekretaris Bidang Kajian dan Riset PB PMII, Sufyan Hadi kepada wartawan, Kamis (24/10/2019).

Sufyan pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan yang telah diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, orang yang layak menduduki posisi Menag haruslah berasal dari kalangan santri, karena memiliki wawasan keilmuan agama yang kompeten dalam menyelesaikan berbagai persoalan di bidang keagamaan.

“Jangan karena atas alasan ingin berperang melawan radikalisme, Menag diambil dari unsur militer,” tandasnya.

Dalam konteks ini, kata Sufyan, persoalan agama tak hanya sebatas pada wilayah radikalisme maupun terorisme saja. Namun Kemenag juga memiliki kewajiban dalam mengurus pendidikan agama di sekolah-sekolah maupun pondok pesantren, persoalan ibadah haji, dan lain sebagainya.

“Kalau menterinya enggak punya kapasitas ilmu keagamaan, itu bahaya. Jadi minimal punya latar belakang santri,” jelasnya.

Radikalisme Bukan di Ponpes

Menurut Sufyan, hal tersebut jelaslah sebuah kekeliruan, karena selama ini radikalisme marak menyasar di sekolah maupun kampus-kampus umum, bukan pesantren.

“Agak keliru jika menaruh Menag berlatar belakang militer dengan prioritas radikalisme dan intoleransi,” tegasnya.

“Karena radikalisme dan intoleransi tumbuh pesat di sekolah-sekolah umum, bukan madrasah atau pesantren yang notabene di wilayah kerja Kemenag,” imbuh Sufyan.

PB PMII, tambahnya, juga membuka forum tabayyun bagi Menang untuk berdialog, berbicara hal-hal yang mendasar tentang keislaman dan keagamaan.

“Kami khawatir jika masalah keumatan dan keagamaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ini berpotensi membawa mudharat bukan manfaat kepada umat,” tuntasnya.

» Baca Berita Terkait NU, Jokowi