Bangun Wilayah Bebas Korupsi, Kemenpan RB Dorong Daerah Lain Belajar ke Surabaya!
SURABAYA | Barometer Jatim – Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto berharap Kota Surabaya bisa menjadi percontohan dan bahkan tempat belajar tentang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi daerah lain, terutama di wilayah Indonesia Timur.
“Tentu ini sangat membantu kami Kemenpan RB di dalam upaya membangun WBK dan WBBM di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten dan kota yang memang jumlahnya masih sangat terbatas,” katanya saat mengunjungi Klinik Investasi di Mal Pelayanan Publik Surabaya, Rabu (3/4/2024).
Erwan menjelaskan, tujuan dari kunjungannya yakni untuk mengecek salah satu fasilitas pelayanan di Klinik Investasi yang sudah mendapatkan predikat WBK.
“Jadi kita punya program RB (Reformasi Birokrasi) yang ditujukan untuk mereformasi satu pemerintahan, kalau di daerah ya satu daerah atau satu kota,” katanya.
“Tapi kan itu pasti butuh waktu lama, sementara masyarakat ingin segera merasakan perubahan. Nah, salah satu caranya unit atau pelayanan ini diberi nama program zona integritas WBK dan WBBM yang merupakan miniatur dari reformasi birokrasi,” sambungnnya.
Karena itu, dia berkunjung ke Klinik Investasi untuk melihat secara langsung pelayanan di dalamnya dan apakah betul-betul memenuhi predikat WBK.
KLINIK INVESTASI: Prosedur dan mekanisme dalam mendapatkan izin investasi di Surabaya sangat transparan. | Foto: HPS
Hasilnya, ungkap Erwan, ternyata prosedur dan mekanisme masyarakat dalam mendapatkan izin investasi sangat transparan. Sehingga ini memudahkan masyarakat untuk mengontrol kalau ada potensi terjadinya korupsi.
“Nah, inilah sebenarnya tujuan kita untuk memberikan predikat WBK ini,” ujarnya.
Menurut Erwan, Kemenpan-RB ingin membangun banyak sekali WBK di Indonesia. Namun kalau dilihat dari datanya, saat ini daerah yang punya unit pelayanan dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM masih sangat terbatas, mayoritas hanya diperoleh oleh kementerian, lembaga, dan di level provinsi.
Dia juga memastikan Kemenpan RB terus mendorong supaya berbagai daerah itu bisa belajar langsung ke Surabaya. Dorongan itu selalu disampaikan ketika ada tamu dari berbagai daerah, baik untuk konsultasi maupun untuk urusan RB, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ), dan zona integritas.
“Nah, agar distribusi lebih merata dan lebih banyak yang menerapkan WBK, maka kami dorong untuk melihat langsung praktiknya di Surabaya,” katanya.
“Kalau di Kemenpan RB itu kan lebih banyak teorinya, kalau di Surabaya ini kan sudah praktiknya, sehingga kita dorong teman-teman dari berbagai daerah untuk belajar langsung ke kabupaten atau kota yang sudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM,” katanya.
Surabaya sendiri, nilai Erwan, banyak positifnya dan sangat sering dijadikan percontohan. Sebab, Indeks Reformasi Birokrasinya sudah A (sangat baik), SAKIP 2023 juga A (memuaskan), dan beberapa unit pelayanannya sudah mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.
“Nah, sehingga tugas Surabaya ini kemudian adalah setelah mendapatkan predikat-predikat ini harus bisa membantu kami, seperti orang tua dan anaknya. Ketika anaknya ini sudah mentas ya kita berharap si anak ini bisa membantu orang tuanya untuk menularkan ilmunya ke daerah lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan yang menyambut kedatangan rombongan dari Kemenpan RB mengaku bersyukur karena Kota Surabaya diberikan kepercayaan untuk membantu daerah lainnya di Indonesia.
Sebagaimana yang disampaikan Erwan, tandas Ikhsan, Surabaya menjadi contoh yang sudah ada.
“Memang selama satu tahun terakhir ini, banyak dari daerah-daerah di Indonesia yang bekerja sama dengan Surabaya. Mereka ingin mencontoh penerapan SAKIP dan RB Surabaya. Alhamdulillah apa yang sudah kita lakukan bisa diduplikasi oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia ini,” ucapnya.{*}
| Baca berita Korupsi. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur