KPK Kembali Turun ke Jatim, Ungkap Masalah Perizinan Masih Jadi Titik Rawan Korupsi!
SURABAYA | Barometer Jatim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali turun ke Jawa Timur. Ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) lagi? Bukan. Kali ini menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama Komisi Advokasi Daerah (KAD) Jatim.
Dalam FGC tersebut, lembaga antirasuah menyoroti masalah perizinan yang masih dianggap sebagai titik rawan korupsi.
"Kami sejak Senin sampai Jumat menggelar FGD yang memang untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi yang kerap disalahgunakan seperti perizinan," beber Kepala Satuan Tugas di Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK, Roro Wide Sulistyowati, Kamis (21/3/2024).
Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha, kata Roro, yakni perizinan yang semula dikeluarkan daerah kemudian ditarik ke pusat. Hal itu menyebabkan ketidaktahuan dan kesulitan akses, yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi korupsi.
"Ketidaktahuan dari para pelaku usaha kemudian menimbulkan potensi korupsi, karena ketidaktahunan itu kan menjadi sulit untuk mengakses perizinan. Terus kemudian aturan-aturan yang selalu berubah dan persyaratan-persyaratan yang berat dan lain sebagainya," ungkapnya.
OTT SIDOARJO: KPK saat merilis OTT di Kabupaten Sidoarjo terkait pemotongan insentif AS di BPPD. | Foto: IST/DOK
Roro juga menyoroti pengadaan barang dan jasa, terutama dalam sektor konstruksi dan kesehatan, juga rentan terhadap praktik korupsi.
"Acara ini menjadi wadah dialog. Jadi kalau ada kendala, karena berdasarkan data dari KPK ini kan selalu setiap kali ada pengungkapan korupsi selalu ada pihak swasta yang terlibat. Nah di sini kan berarti harus juga swasta menegakkan integritas diri," ucapnya.
Sementara itu Ketua KAD Jatim, Riswanda menuturkan, pihaknya telah berupaya untuk membangun integritas dalam dunia usaha dengan melibatkan komunitas lokal. Dalam hal ini, KAD Jatim berfungsi sebagai forum komunikasi antara pelaku usaha dan regulator di tingkat daerah.
"Peran KPK hanya ada di Jakarta. Kami yang ada di daerah mewadahi untuk menjadi jembatan antara pengusaha dengan pemerintah," jelasnya.
Melalui kolaborasi antara KPK, Komunitas Lokasi Daerah, dan para pelaku usaha, diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang lebih kondusif dan berintegritas, tidak hanya di jatim tetapi juga seluruh Indonesia.
"Sehingga perekonomian dan bisnis di Jawa Timur akan semakin baik dan berintegritas," harapnya.
Sedangkan Wakil Ketua KAD Jatim Bidang Pariwisata, Suryo Widodo menyebut langkah yang silakukan KAD Jatim dan KPK ini bentuk sinergi yang bagus untuk kelangsungan iklim bisnis di Jatim.
"Dengan begitu pengusaha bisa dengan tenang untuk melakukan bisnis di Jawa Timur," ucapnya.
Suryo menegaskan, KAD Jatim siap membantu keluhan yang diberikan pengusaha terkait perizinan hingga pengadaan barang dan jasa.
"Kami siap menjadi pendamping dan jembatan antara pengusaha dan pemberi izin, agar tidak terjadi penyimpangan seperti tindak pidana korupsi," ujarnya.{*}
| Baca berita KPK. Baca tulisan terukur Abdillah HR | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
