Gerindra Tegas Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Anwar Sadad: Prabowo Sangat Paham Demokrasi!
SURABAYA, Barometer Jatim – Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto tegas menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024. Partainya ingin anggota parlemen tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan pengurus partai.
Bagi Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad, statemen Prabowo tersebut menjadi perintah yang wajib dijalankan seluruh kader.
“Pandangan Pak Prabowo mengenai dukungannya pada sistem proporsional terbuka, sudah pasti adalah ekstraksi dari keinginan dan harapan rakyat yang selalu ditemuinya,” katanya di Surabaya, Minggu (8/1/2023).
Sebab, tandas Sadad, hanya sistem proporsional terbuka yang menjamin terbukanya kesempatan calon-calon pemimpin mengambil peran. Sedangkan Parpol menurut undang-undang (UU) berfungsi menyiapkan calon-calon pemimpin melalui pengkaderan dan pendidikan politik.
“Ini adalah pelajaran paling mendasar dalam demokrasi, dan Pak Prabowo sangat memahami hal itu,” tegas legislator yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut.
- Baca juga:
Koalisi Rawan Bubar sebelum 2024, Anwar Sadad: Tak Ada Niat Sedikit pun Gerindra Tinggalkan PKB!
Partai Gerindra sendiri, lanjut Sadad, telah menyiapkan Caleg sejak lama karena itu memang fungsi Parpol, satu dari enam fungsi sebagaimana telah menjadi ketentuan dalam UU Parpol.
Selebihnya, politikus keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan yang akrab disapa Gus Sadad itu berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik, bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan Gerindra menolak perubahan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup, karena partainya ingin anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat, bukan pengurus partai.
"Kalau tertutup ya DPP yang menentukan siapa (anggota parlemen), bukan rakyat. Kita mau dari bawah," katanya pada wartawan usai meresmikan Kantor Badan Pemenangan Pemilu dan Kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).
Gerindra ingin sistem proporsional terbuka dipertahankan, ucap Prabowo, lantaran membuka ruang keterwakilan yang lebih besar. Memberi ruang bagi seluruh kalangan untuk menjadi wakil rakyat.
“Jadi umpama di satu Dapil ada enam calon di satu partai, maka ada yang mewakili perempuan, ada pemuda, ada ulama, ada buruh, dan ada petani,” katanya.
Wacana sistem proporsional tertutup ramai diperbincangkan, setelah Ketua KPU, Hasyim Asy'ari menyinggung ada kemungkinan Pemilu di 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.
Namun Hasyim menegaskan, hal tersebut sebatas asumsi berdasarkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pemilu saat ini. Jadi hal itu bukanlah usulan dari KPU, melainkan dari kondisi faktual kepemiluan yang terjadi saat ini.
"Jadi barangkali bagi calon peserta Pemilu bisa bersiap-siap dan mengikuti perkembangan, jika gugatan tersebut dikabulkan MK," ujarnya saat acara Catatan Akhir Tahun KPU di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Desember 2022.{*}
» Baca berita terkait Pemilu 2024. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan.
