Kanang Ditunjuk Jadi Plh Ketua PDIP Jatim, Pengamat: Langkah Tepat, Pengalamannya Memadai!

SURABAYA, Barometer Jatim – Tak hanya menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jatim. DPP PDIP juga menugaskan Budi Sulistyono alias Kanang sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPD PDIP Jatim.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Andri Arianto berpendapat, keputusan DPP PDIP menugaskan Kanang sebagai Plh merupakan langkah tepat. Terlebih politikus senior asal Kabupaten Ngawi itu dinilai memiliki pengalaman yang memadai.

Selebihnya, dalam analisis Andri, ada tiga alasan mengapa PDIP menunjuk Kanang. Pertama, Kanang adalah kader partai yang pengalaman puluhan tahun berkiprah di PDIP. Kini dia menjabat Wakil Ketua Bidang  Kehormatan DPD PDIP Jatim setelah selesai pada 2021 dalam penugasan partai sebagai Wabup dan Bupati Ngawi.

• Baca juga:
  Kusnadi Mundur dari Ketua PDIP Jatim, Merasa Bakal Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah?

“Maka kalau saya lihat di struktur DPD, Pak Kanang ini relatif longgar secara waktu sehingga bisa lebih fokus untuk segera memacu program partai menyongsong tahapan Pemilu 2024 yang tinggal hitungan bulan,” ujarnya, Minggu (5/2/2023).

Alasan kedua, lanjut Andri, Kanang dikenal sukses memimpin Ngawi selama dua periode sebagai bupati hingga 2021. Dengan kemampuan teknokratiknya, Kanang menyusun beragam program kerakyatan di Ngawi hingga bisa mengantarkannya sebagai daerah terdepan dalam pertanian padi nasional.

“Pak Kanang saya lihat juga sukses mengembangkan pariwisata Ngawi, di antaranya dengan revitalisasi Benteng Pendem yang kini sangat memukau wisatawan,” ujar Andri.

• Baca juga:
  Kader Tersangkut Dugaan Korupsi Dana Hibah, Pakar: Respons PDIP Sangat Serius Ketimbang Parpol Lain!

“Aspek keberhasilan tersebut penting untuk memperkuat legitimasi, sekaligus penting guna meningkatkan citra positif partai,” imbuhnya.

Sedangkan alasan ketiga, kata Andri, Kanang adalah pengurus DPD PDIP Jatim yang berada di luar DPRD Jatim yang kini sedang menjadi sorotan setelah beberapa politisi dari Partai Demokrat, Golkar, PKB, PDIP, Gerindra, PPP, dan sejumlah partai lainnya diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana hibah.

“Tentu dengan berada di luar DPRD Jatim atau tidak menjabat sebagai anggota DPRD Jatim, Pak Kanang bisa lebih objektif dalam membaca situasi politik sehingga langkahnya nanti dalam menjalankan keseharian operasional partai bisa lebih efektif,” tuturnya.{*}

» Baca berita terkait Suap Hibah DPRD Jatim