Dana dari Bandar Narkoba Potensi Mengalir di Pilgub Jatim
WASPADAI DANA BANDAR NARKOBA: Ketua Granat Jatim, Arie Soeripan mewanti-wanti agar aliran dana dari bandar narkoba tidak sampai mengalir di Pilgub Jatim 2018. | Foto: Ist
SURABAYA, Barometerjatim.com Saat mengisi dialog publik yang digelar PW Muhammadiyah Jatim, Sabtu (9/9) lalu, politikus Golkar, Ridwan Hisjam melontarkan statement mengejutkan: Untuk memenangi di Pilgub Jatim 2018 setidaknya membutuhkan dana Rp 500 miliar.
Estimasi itu didasarkan dari pengalamannya saat menjadi Cawagub, berpasangan dengan Cagub Sutjipto yang diusung PDIP di Pilgub Jatim 2008. Kala itu Ridwan mengaku menghabiskan Rp 50 miliar lebih.
Meski sudah menghabiskan uang sebanyak itu, Sutjipto-Ridwan hanya menempati posisi ketiga (21,19 persen) dari lima pasangan calon. Masih di bawah Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa-26,44 persen) dan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji-24,82 persen).
"Jadi, kalau sudah punya Rp 500 miliar, sudah pasti dilantik (sebagai gubernur)," beber Ridwan.
Baca: Jusuf Kalla, Kekuatan Lain Khofifah yang Tak Terbaca
Estimasi Ridwan itu membuat sejumlah pihak, termasuk Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Jatim meminta masyarakat agar mewaspadai aliran dana di Pilgub Jatim 2018, terutama potensi aliran dana dari bandar narkoba.
Kami mewanti-wanti, jangan sampai dana dari bandar narkoba mengalir ke rekening kampanye kandidat. Hal itu selain bagian dari money laundry juga bisa mempengaruhi kebijakan kandidat bila mereka terpilih, kata Ketua Granat Jatim, Arie Soeripan, Jumat (15/9).
Arie menambahkan, potensi masuknya aliran dana dari Bandar narkoba ke kandidat tidak mesti diketahui langsung oleh kandidat. Bisa jadi dana itu masuk melalui tim sukses. Karena itu, kandidat harus mengawasi ketat sumbangan yang mengalir ke rekening kampanye.
Baca: SK Cagub Jatim untuk Gus Ipul, PKB Masih Tunggu PDIP
Bisa jadi kandidatnya tidak tahu dana itu berasal dari bandar narkoba, tapi tim suksesnya yang menerima. Atau bisa saja dana itu masuk menggunakan nama lain. Karena itu perlu adanya cek silang di internal kandidat," tandas aktivis antinarkotika tersebut.
Selain itu, Granat juga meminta KPU dan Bawaslu Jatim agar pro aktif dalam mengawasi rekening dana kampanye. Bila perlu melibatkan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengantisipasi mengalirnya dana haram ke rekening kampanye kandidat.
Parpol Belum Selektif
Di sisi lain, sejauh ini Granat belum melihat ada kandidat Cagub dan Cawagub yang pro terhadap pemberantasan dan penanggulangan narkoba. Semua kandidat lebih fokus mengusung program kesejahteraan. Padahal Jatim masuk provinsi kategori merah, sebab peredaran narkoba di Jatim tertinggi kedua secara nasional.
Baca: Rahasiakan Parpol Pengusung, Khofifah Sebut Nama 4 Ketum
Granat belum melihat ada kandidat Cagub dan Cawagub yang komitmen terhadap penanggulangan narkoba. Mereka masih fokus pada visi-misi untuk menyejahterakan masyarakat, kritiknya.
Perempuan kelahiran Tuban itu juga melihat belum semua partai menjadikan pemberantasan dan penanggulangan narkoba sebagai program prioritas. Terbukti, partai tidak selektif dalam merekrut kader. Baik dalam kepengurusan maupun pencalegan. Akhirnya banyak kader partai yang terlibat penyalahgunaan narkoba.
