Raja dan Sultan Nusantara: Siap Gugat Presidential Threshold
GUGAT PRESIDENTIAL THRESHOLD: Raja dan Sultan Nusantara bertemu Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti. | Foto: Barometerjatim.com/IST
JAKARTA, Barometerjatim.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kian gencar 'diserbu' soal gugatan agar presidential threshold 20% menjadi 0%. Kali ini giliran Raja dan Sultan Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) bakal melayangkan judicial review.
Hal itu terungkap saat MAKN bertemu dengan Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti di rumah dinasnya, kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (15/12/2021). La Nyalla tampak didampingi sejumlah senator, yaitu Bustami Zainuddin (Lampung), Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan), Sylviana Murni (DKI Jakarta) dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin.
Sementara dari MAKN, hadir di antaranya Ketua Dewan Kerajaan MAKN PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan (Raja Denpasar IX), Dewan Kerajaan MAKN PYM Sri Radya HRI Soemadisoeria (Raja Sumedang Larang), dan Dewan Kerajaan MAKN PYM Vicoas Amalo (Raja Nusak Termanu Rote NTT).
Ketua Dewan Kerajaan MAKN, PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan (Raja Denpasar IX), mengaku tak kuasa menahan emosi kala membahas masa depan Indonesia. Menurutnya, Kerajaan dan Kesultanan ada sebelum Indonesia lahir.
"Saat ini kita menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi model apa yang kita gunakan sekarang. Kok demokrasi kita yang luhur, yang berlandaskan Pancasila ditinggalkan begitu saja," katanya.
Sejauh ini, dari seluruh lembaga tinggi negara, lanjutnya, hanya DPD RI yang aktif turun menemui, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Memang kami adalah masa lalu. Tetapi tidak ada masa sekarang tanpa masa lalu. Dan harus dipahami oleh semua pihak, justru masa lalu itu yang membentuk republik ini," ujarnya.
Tak hanya presidential threshold 0%, dia menyebut MAKN mengajak DPD RI untuk bersatu padu memperjuangkan amandemen ke-5 konstitusi untuk mengembalikan Demokrasi Pancasila.
Entry Point Perbaikan
Ketua MAKN KPH Eddy S Wirabhumi, dari Kesultanan Surakarta Hadiningrat menambahkan, pihaknya sudah melakukan komunikasi internal. Dia menilai hal ini adalah gagasan mulia dan entry point untuk memperbaiki bangsa ini.
"Kita butuh pemimpin yang adil. Kalau jauh dari harapan, harapannya jauh juga. Sampai kapan kita mau begini terus. Kami sependapat bahwa presidential threshold 0% menjadi entry point perbaikan nasib bangsa ini. Kami tak punya kepentingan politik praktis. Marwah kami akan terjaga. Jangan ada anasir-anasir ke politik praktis," katanya.
Ketua 2 MAKN, YM KPB Tubagus Amri Wardhana dari Kesultanan Banten Sorosoan, mengingatkan kembali tujuh titah Raja dan Sultan Nusantara pada Festival Adat Kerajaan Nusantara di Keraton Sumedang Larang.
Menurutnya, ketua DPD RI telah diberikan mandat untuk memperjuangkan tujuh titah Raja dan Sultan Nusantara tersebut.
"Titah itu dari kami dan kami akan mengawal itu. Kita ingin gugatan ke MK kali ini tidak gagal karena judicial review presidential threshold 20% beberapa kali diajukan tetapi belum berhasil," kata Tubagus Amri.
"Harus ada gerakan moral se-Indonesia. Akan kami gelorakan melalui kerajaan. Tak hanya yuridis-formal. Kalau perlu demo, juga akan kita gerakkan. Kami akan datangi MK dengan menggunakan pakaian adat kami masing-masing," tegasnya.
» Baca Berita Terkait Pilpres 2024
Simak berita terukur barometerjatim.com di
Google News.
