P-APBD Jatim 2021, Fraksi PKB: Banyak Anggaran Tak Rasional
TUNDA P-APBD: Alyadi Mustofa, minta pengesahan P-APBD Jatim ditunda untuk klarifikasi OPD minta komisi. | Foto: Barometerjatim.com/IST
SURABAYA, Barometerjatim.com - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jatim, Alyadi Mustofa melayangkan interupsi keras dalam sidang paripurna terkait jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD 2021, Senin (27/9/2021).
Legislator asal Sampang, Madura, itu bahkan meminta pengesahan P-APBD Jatim 2021 yang dijadwalkan Kamis (30/9/2021) diundur untuk meninjau ulang tahapan-tahapan pembahasan.
"Di dalam tahapan-tahapan pembahasan, itu kan ada juga pembahasan di tingkat komisi dengan mitra di masing-masing komisi," katanya, Selasa (28/9/2021).
Dia mencontohkan di Komisi B yang dipimpinnya. Setelah dipelajari walaupun tidak seutuhnya, ternyata ada beberapa temuan di mitra Komisi B yang memang butuh klarifikasi, butuh perbaikan."Klarifikasi ini tentu dalam rangka perbaikan juga. Dan dibutuhkan klarifikasi itu dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai perencana keuangan, sebagai bendahara daerah. Nah sampai hari ini keuangan itu seperti apa," katanya.
Temuan yang butuh klarifikasi tersebut ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim mana saja?
"Ya hampir semua di OPD (mitra) Komisi B, ada yang perlu diklarifikasi dalam penyusunan anggaran, ini kan menyusun anggaran kita. Jadi misalnya butuh anggaran sekian diperuntukkan untuk apa saja, nah ini mestinya harus terang kan?" ujar Alyadi.
"Satu contoh seperti yang tadi saya sebutkan di gaji dan belanja pegawai, itu banyak yang tidak rasional, dan itu perlu perbaikan-perbaikan karena ini menyangkut tanggung jawab," tandasnya.Karena itu, lanjut Alyadi, Komisi B secara tegas meminta pengesahan P-APBD Jatim 2021 diundur untuk dilakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan mitra OPD, demi perbaikan-perbaikan dalam P-APBD.
Seandainya permintaan tersebut tak ditanggapi, apa sikap dan langkah Komisi B? Jika yang terjadi demikian, ucap Alyadi, Komisi B secara resmi tidak akan melaporkan di forum paripurna, apapun implikasinya.
"Sekalipun misalnya Komisi B tidak laporan di paripurna tetapi proses ini jalan terus, silakan, monggo. Yang penting tanggung jawab kami sampai di situ," tegasnya.Lagi pula, tandas Alyadi, waktu pembahasan P-APBD 2021 terlalu mepet. "Ya memang ini kan butuh analisa-analisa, tidak bisa tergesa-gesa begitu. Kan agenda pengesahan hari Kamis," tuntasnya.
DIHUJANI INTERUPSI: Pembahasan P-APBD Jatim 2021 dihujani interupsi lima fraksi DPRD Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/IST DIHUJANI INTERUPSI: Pembahasan P-APBD Jatim 2021 dihujani interupsi lima fraksi DPRD Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/IST
» Baca Berita Terkait DPRD Jatim
