Belanja Jatim Rendah, FPKB: Panggil Tim Anggaran Pemprov
SURABAYA, Barometerjatim.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jatim, Fauzan Fuadi bereaksi keras atas rendahnya realisasi belanja APBD Jatim. Bahkan, secara blak-blakan dia mempertanyakan kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Selama ini ke mana saja dan sudah berbuat apa untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Ada apa dengan Grahadi? Kok bisa Jatim ada di bawah Papua maupun provinsi baru seperti Kaltara, katanya, Sabtu (17/7/2021).
Fauzan tak habis pikir, provinsi sekelas Jatim, jelang akhir semester pertama tahun anggaran (TA) 2021 realisasi belanja APBD-nya baru 27,89% atau di urutan 28 dari 34 provinsi yang ada. Bahkan masih di bawah provinsi baru, Kalimantan Utara (27,99%) maupun Papua (28,25%).
"What happen? Tinggal belanjakan kok masih lemot, gubernur harus evaluasi semua jajaran," tegas legislator yang mantan wakil ketua Komisi C DPRD Jatim tersebut.Karena itu, tegas Fauzan, Fraksi PKB merekomendasikan kepada pimpinan DPRD Jatim segera memanggil tim anggaran Pemprov Jatim untuk mengklarifikasi, kenapa hingga semester pertama mau berakhir realisasi belanja masih di bawah 30%.
Fauzan juga mengingatkan, sebaiknya Khofifah jangan gampang percaya kalau ada masukan yang tujuannya hanya carmuk (cari muka) kepada pimpinan. Sebaliknya, perlu double crosscheck.
"Saya kira ekspektasi publik kepada beliau, apalagi dalam situasi darurat seperti sekarang ini, sangatlah tinggi. Jangan kecewakan masyarakat!" ucap Fauzan yang juga bendahara DPW PKB Jatim."Saya yakin gubernur bisa. Kami pasti akan support kalau gubernur komitmen dengan kerja-kerja cepat untuk kemaslahatan rakyat," imbuh alumnus Pondok Pesantren (Ponpes) Qomaruddin Bungah Gresik itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA), Misbah Hasan menyebut serapan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia -- termasuk Pemprov Jatim -- sangat mengecewakan.
Serapan anggaran rendah berdampak pada lambatnya pembangunan dan buruknya penanganan dampak Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, kata Misbah melalui keterangannya.
Dari data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jika dirata-rata hingga tujuh bulan pertama Tahun Anggaran (TA) 2021 persentase belanja APBD provinsi se-Indonesia hingga 9 Juli 2021 yakni 33,78% atau lebih rendah dibanding serapan pada bulan yang sama (yoy) TA 2020 yang ada di angka 37,90%.Pun realisasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota tidak lebih baik dengan persentase di kisaran 28,46n 33,48%. Padahal pada bulan yang sama tahun sebelumnya (yoy) masih di kisaran angka 37,50%.
"Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemda secara umum sangat memprihatinkan, kurang gercep (gerak cepat). Padahal saat menghadapi pandemi harusnya bisa dipercepat karena kondisi luar biasa (darurat), ucapnya.
BELANJA APBD JATIM RENDAH: Hingga 9 Juli 2021 realisasi belanja APBD Jatim masih di bawah 30%. | Sumber Data: Kemendagri BELANJA APBD JATIM RENDAH: Hingga 9 Juli 2021 realisasi belanja APBD Jatim masih di bawah 30%. | Sumber Data: Kemendagri
» Baca Berita Terkait DPRD Jatim
