Pasca Risma, Surabaya Masih Butuh Sentuhan Perempuan
PILWALI SURABAYA: Lia Istifhama (kanan), kandidat dari perempuan yang masih beredar kuat. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Selama satu dekade, 2010 hingga 2020, Surabaya dipimpin wali kota perempuan yang juga kader PDI Perjuangan, Tri Rismaharini alias Risma dengan segala cerita plus minusnya.
Pasca Risma, masihkah Kota Pahlawan membutuhkan sentuhan perempuan? Ataukah urusan gender tak lagi terlalu penting dalam kontestasi Pilkada, bahkan untuk memimpin sebuah daerah?
"Oh penting dong!" kata Direktur Index Indonesia, Andy Agung Prihatna, Selasa (4/8/2020). "Kalau melihat peta Jatim ya, gubernurnya (Khofifah Indar Parawansa) sekarang perempuan, wali kota Surabaya perempuan dan keduanya kharismatik, dipercaya publik."
Jadi sebenarnya, tandas Andy, modal sosial lain yang bisa digali -- selain mengeksploitasi atau menggalang 'kehijauan' Nahdlatul Ulama (NU) -- maka lebih spesifik lagi yakni pentingnya kehadiran perempuan."Di Jatim dan Surabaya itu kepemimpinan perempuan sudah terbukti. Surabaya yang hijau begitu rimbun, ya karena tangan dingin perempuan. (Pasca Risma) tak boleh juga langsung hilang sentuhan perempuan. Berbahaya, ekstrem!" ucapnya.
Seperti diketahui, sejumlah perempuan masuk bursa Pilwali Surabaya 2020. Hingga kini nama yang masih beredar kuat yakni Lia Istifhama (pengurus Fatayat NU Jatim yang juga keponakan Gubernur Khofifah) dan Reni Astuti (anggota DPRD Surabaya dari PKS).Namun peluang sosok perempuan ini lebih terbuka untuk bersaing di kursi calon wakil wali kota, mengingat posisi calon wali kota hampir pasti milik Machfud Arifin yang diusung koalisi besar Parpol versus jagoan dari PDIP.
Modal Sosial-Finansial
Lantas, dari sekian perempuan yang muncul di bursa Pilwali Surabaya 2020, siapa yang paling ideal disusung sebagai calon wakil wali kota?
"Saya enggak sopan kalau ngomong nama. Tapi kriterianya itu jelas. Pertama adalah kehijauannya. Jatim itu kan NU, garis itu penting dan enggak boleh keluar dari itu," katanya.
Kedua, lanjut Andy, soal modal sebagai perempuan juga penting dan tidak bisa langsung hilang dari Surabaya pasca Risma. Ketiga, modal sosial yang berujung pada asas politik.
"Kombinasi ke-NU-an, wanita tadi, lalu kemudian punya modal dan jaringan politik yang kuat, itu ideal bagi PDIP untuk melawan koalisi besar," jelas kepala Divisi Penelitian LP3ES tahun 2005-2007 tersebut."Tinggal mencari siapa nama-nama di antara itu. Terutama perempuan ya, yang mempunyai kriteria kedekatan dengan kehijauannya itu, hijau tentu saja NU. Kalau kemudian punya modal sosial, apalagi modal finansial, lebih seru!"
Bagaimana dengan elektabilitas? Menurut Andy, pembentuk utama dari tingkat keterpilihan sangat ditentukan faktor sosiologis. "Ndak boleh keluar dari situ kalau mau menang. Kalau visi-misi faktornya lemah." tuntasnya.
» Baca Berita Terkait Pilwali Surabaya
