Pemkot Tuding Pemprov, Bara JP: Buruk Rupa Cermin Dibelah
BARA JP JATIM: Giyanto Wijaya, Pemkot Surabaya jangan buruk rupa kaca dibelah soal data Covid-19. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Untuk kali kesekian, Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim berpolemik soal penanganan Corona (Covid-19). Terbaru, Pemkot menuding Pemprov tak valid soal data terkonfirmasi positif di Kota Pahlawan.
Menurut Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Jatim, Giyanto Wijaya mestinya Pemkot tak gampang menyalahkan pihak lain karena faktanya jumlah positif Corona di Surabaya memang tinggi. Per Sabtu (20/6/2020) menembus 4.572 kasus.
"Jangan buruk rupa cermin dibelah, itu aja!" kata Giyanto mengutip peribahasa, Minggu (21/6/2020). Apa maknanya? "Ya jangan karena data dan faktanya jelek, lalu menyalahkan orang lain. Jangan seperti itulah," tandasnya.
"Yuk, uda, cepek main silat lidah di media dan menunjukkan ketidakakuran ini. Bekerja sama yuk yang benar, jangan kayak gitu lah," imbuhnya.Sebab, lanjut Giyanto, penanganan Covid-19 butuh kerja bersama, kerja keras, serta nurani yang memang bekerja sesuai dengan tugasnya. "Ini penanganan lho, benar lho Surabaya faktanya seperti itu lho," ujarnya.
Mengapa dari 38 kabupaten/kota di Jatim, sepertinya hanya Pemkot Surabaya yang susah bekerja sama dengan Pemprov Jatim? "Iya, kan merasa dirinya istimewa," sindir Giyanto dengan senyum kecut.
Idealnya, menurut Giyanto, para pemimpin di Pemkot dan Pemprov bisa duduk bareng, saling koordinasi, agar bawahan juga bisa kerja sama yang benar pula."Jangan hanya teriak-teriak, jangan hanya viral, tapi kenyataannya kehadiran di pusat-pusat keramaian kurang. Padahal kehadiran itu yang dibutuhkan," katanya.
Giyanto memahami kalau jumlah positif Covid-19 yang tinggi merupakan pekerjaan berat, tapi tetap bisa dikendalikan tanpa kelewat berefek ke perekonomian Surabaya, asal pemangku kebijakannya betul-betul kerja.
"Kalau memang merasa tidak mampu, ya monggo (silakan) minta bantuan TNI, Polri. Memang sudah waktunya Surabaya ini butuh tindakan tegas," ucapnya.Apakah Surabaya harus kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Giyanto menegaskan ketidaksetujuannya karena bisa berdampak mengganggu semua sektor.
"Enggak usah PSBB, tapi PSBL (Pembatasan Sosial Berskala Lokal) dimana semua ODP (Orang Dalam Pemantaun), OTG (Orang Tanpa Gejala) benar-benar diisolasi lokal dengan tegas, di-lockdown lokal," katanya.Karena itu, ujar Giyanto, aparat Pemkot harus benar-benar melakukan tracing, tracking dan lockdown PSBL. "Dilakukan benar-benar. Covid-19 di Surabaya masih bisa dikendalikan, tapi jangan dilepas bebas begini," tuntasnya.
» Baca Berita Terkait Pemkot Surabaya
