Pendapatan Daerah Lamongan Ditarget Naik Jadi Rp 3 Triliun
NOTA KEUANGAN: Fadeli (tengah) usai penyampaian nota keuangan Raperda APBD 2020. | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR
LAMONGAN, Barometerjatim.com Pendapatan daerah Kabupaten Lamongan tahun depan, ditarget mengalami kenaikan 4,68 persen atau menjadi Rp 3 triliun (tepatnya 3.076.799.929.800).
Kenaikan terget tersebut disampaikan Bupati Fadeli, saat rapat paripurna DPRD Lamongan terkait penyampaian nota keuangan Raperda tentang APBD 2020, Senin (18/11/2019).
Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) ditarget Rp 554.416.251.400 (4,68 persen). Sedangkan dana perimbangan dialokasikan Rp 1.706.256.723, sehingga secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 2,08 persen.
"Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp 816.126.955.400, yang berarti mengalami peningkatan 17,80 persen dari target APBD 2019, tandas Fadeli.Alokasi belanja daerah juga diestimasikan mengalami peningkatan 4,96 persen dibandingkan anggaran APBD 2019, atau menjadi Rp 3.098.199.929.800.
"Secara umum belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung yang mencapai Rp 1.834.991.228.786 dan belanja langsung Rp 1.263.288.701.014," ujar Fadeli.
Beberapa kebijakan belanja langsung dalam APBD 2020, lanjut Fadeli, di antaranya dialokasikan pada bidang pendidikan.Nantinya, sebagian besar digunakan untuk peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan, dengan fokus pembangunan pada program peningkatan sarana dan prasarana di semua jenjang.
"Baik itu rehabilitasi dan fasilitas pelaksanaan evaluasi pembelajaran berbasis komputer, serta akreditasi sekolah," jelas Fadeli.
Selain bidang pendidikan, juga berfokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan gizi balita serta percepatan pencegahan stunting dalam bidang kesehatan.Lalu di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, di antaranya diprioritaskan pada pembangunan pertanian kawasan jagung modern dan pengembangan padi ramah lingkungan.
Sedangkan di bidang infrastruktur, akan diarahkan untuk peningkatan kualitas jalan dan jembatan. Kemudian di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat desa dengan pelatihan dan pembangunan Warung LA."Pemkab Lamongan tetap berusaha meningkatkan kualitas belanja agar makin efektif, dirasakan langsung oleh masyarakat dan konsisten dengan prioritas pembangunan, baik nasional dan provinsi, " tambahnya.
Defisit Rp 21,4 Miliar
Dari gambaran tersebut, maka rancangan APBD Kabupaten Lamongan tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp 21,4 miliar.
Selanjutnya dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, diperoleh alokasi pembiayaan netto Rp 21,400 miliar. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berkenaan menjadi sebesar nol rupiah.
Sementara itu Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur mengatakan paripurna kali ini adalah penandatanganan persetujuan KUA-PPAS APBD 2020, yang sudah direvisi dan sempat pembahasannya berjalan alot hingga tiga kali rapat pembahasan.
"Tadi tanda tangan persetujuan KUA-PPAS yang kemarin kita minta diperbaiki, jadi DPRD sebetulnya tidak menolak ya," kata Ghofur usai rapat.Ghofur menyampaikan semua kebijakan rancangan APBD 2020 Lamongan berpihak kepada masyarakat untuk membangun Lamongan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan.
"Memang program Pak Bupati, infrastruktur harus selesai tahun ini, termasuk jalan poros strategis, jalan desa yang strategis itu harus selesai," terangnya.
Sedangkan Sekretaris DPRD Lamongan, Aris Wibawa menyebutkan untuk menuju persetujuan APBD 2020, masih ada tiga tahapan rapat paripurna antara anggota DPRD bersama ekskutif."Ini paripurna pertama, penyampaian nota keuangan Raperda APBD 2020, lalu ada paripurna penyampaian pandangan fraksi. Setelah itu ada public hearing, kemudian paripurna penyampaian jawaban bupati sekaligus persetujuan RAPBD menjadi APBD," terangnya.
» Baca Berita Terkait DPRD Lamongan
