99 Hari Kerja, PAN: Komitmen Khofifah Masih On The Track

Reporter : barometerjatim.com -
99 Hari Kerja, PAN: Komitmen Khofifah Masih On The Track

Khofifah, hari ini genap 99 hari kerja sebagai gubernur Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/roy hsKhofifah, hari ini genap 99 hari kerja sebagai gubernur Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/roy hs
Khofifah, hari ini genap 99 hari kerja sebagai gubernur Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/roy hs

SURABAYA, Barometerjatim.com Hari ini, Sabtu, 25 Mei 2019, genap 99 hari kerja Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak sejak keduanya dilantik sebagai gubernur-wakil gubernur Jatim, 13 Februari 2019 -- efektif kerja 15 Fabruari 2019.

Menurut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Jatim, Agus Maimun, di 99 hari pertama kerja ini sudah dirasakan realisasi janji kampanye keduanya saat Pilgub Jatim 2018. Di antaranya penggratisan SMA/SMK.

Namun secara umum, FPAN menyadari, ruang untuk mengaktualisasikan janji kampanye belum bisa sepenuhnya, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditata di 2019 masih 'warisan' Gubernur Jatim sebelumnya, Soekarwo alias Pakde Karwo.

"Saya yakin pertengahan tahun ini RPJMD sudah dibahas di DPRD Jatim, sehingga seluruh janji kampanye yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya bisa teralisasi dan terdistribusi di program kegiatan masing-masing OPD," katanya pada Barometerjatim.com, Sabtu (25/5/2019).

"Jadi komitmen Bu Khofifah dan Mas Emil untuk mewujudkan dan merealisasikan Nawa Bhakti Satya itu masih on the track," tandas Agus yang juga ketua Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Jatim.

Agus juga berharap, anggota DPRD hasil Pileg 2019 mendukung penuh Khofifah-Emil dalam mewujudkan janji kampanyenya. Terlebih di era Pakde Karwo ada istilah "Faksi Jatim" untuk memperlihatkan kekompakan seluruh fraksi dalam mendukung kinerja eksekutif.

"Itu (faksi Jatim) harapan ya. Kenapa saya sebut harapan, karena tidak ada aturan yang mengharuskan seperti itu, namun itu kesadaran kolektif dalam rangka mempercepat pembangunan di Jatim," ucapnya.

Bisa dibayangkan, lanjut Agus, kalau tidak ada harmonisasi di antara masing-masing penyelenggara pemerintah, maka tidak akan pernah terjadi pembangunan di Jatim.

"Justru kita minta tidak hanya pembangunan, tapi ada percepatan pembangunan. Maka dulu, kalau anda ingat, mengapa Bu Khofifah itu menjadi jawaban, ya karena mampu mengkomunikasikan dengan para pihak. Dan itu menjadi syarat terjadinya percepatan pembangunan di Jatim," jelasnya.

ยป Baca Berita Terkait Pemprov Jatim, Khofifah

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.