Dorong Swasta, Harus Siapkan ‘Pricing Policy’

ENERGI: Dr Saleh Abdurahman (dua dari kiri) didampingi dua pembicara lain, Ir Dwi Hary Soeryadi dan Dr Herman Darnel Ibahim. | Foto: Barometerjatim.com/AZIZ TRI P

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) tak bisa begitu saja diserahkan pada mekanisme pasar. Harus ada intervensi pemerintah, agar EBT bisa bersaing dengan non-EBT yang lebih dulu ada.

BISNIS Energi Baru Terbarukan (EBT) masih sangat menjanjikan di masa depan. Kalimat bernada tegas itu diucapkan Dr Ir Saleh Abdurahman MSc, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Seminar Nasional Implementasi Kebijakan Energi Nasional untuk Ketahanan Energi Masa Depan, Selasa (14/3), di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS).

Makanya saya sangat senang kalau di seminar ada mahasiswa yang bertanya, bagaimana caranya menjadi pengusaha energi. Saya tegaskan, kalian semua ini calon-calon pengusaha energi masa depan, kata Dr Saleh yang langsung disambut tepuk tangan meriah para peserta seminar.

Dikatakan Saleh, potensi untuk bisnis EBT di Indonesia itu masih sangat besar. Tenaga surya, pemainnya masih kosong. Tenaga angin, hydro, juga masih terbuka lebar untuk kreativitas dan inovasi. Kegiatan energi memang kegiatan yang challenging. Menantang. Butuh riset-riset, inovasi. Apalagi potensi kita sangat besar. Tak semua negara memiliki potensi seperti ini, lanjutnya.

Intervensi ekonomi yang menurut saya paling mujarab, yaitu pricing policy. Harus ada kebijakan harga. Maka bisa mendorong EBT bersaing efektif. - Prof Purnomo Yusgiantoro, Mantan Menteri ESDM

Di sisi lain, lanjut ia, dilihat dari sisi teknologi, pengembangan EBT dibandingkan dengan negara lain juga masih setara. Tidak jauh beda. Ini beda dengan teknologi energi fosil. Minyak bumi, gas. Teknologinya kita sudah ketinggalan jauh. Makanya teknologi EBT ini masih bisa kita kejar, katanya.

Sementara mantan Menteri ESDM, Prof Purnomo Yusgiantoro yang tampil lebih dulu sebagai keynote speaker menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk mengembangkan potensi EBT yang dimiliki Indonesia. Termasuk mengajak swasta untuk berbisnis energi. Peran swasta masih harus didorong. Swasta itu masuk dan bersedia kalau dia punya return. Kalau swasta mau dilibatkan ya harus dikasih insentif, kata Pof Purnomo.

Berikut petikan tanya jawab sejumlah wartawan saat doorstop dengan Prof Purnomo Yusgiantoro, usai menjadi keynote speaker yang mengangkat topik Dinamika Energi Global dan Ketahanan Energi: Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan tersebut.

Bagaimana upaya Kita untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT)? Ke depan, EBT ini memang harus dikembangkan. Kuncinya, intervensi pemerintah itu sangat penting. Karena kalau EBT harus bersaing dengan yang non-EBT, pasti kalah. Kenapa kalah? Karena non-EBT ini sudah berkembang sejak lama. Pompa bensin sudah ada dimana-mana. Pipa gas sudah ada. Batubara terminalnya juga sudah bagus. Karena sudah ada lebih dulu. Kalau EBT ingin menyusul, maka harus ada intervensi dari pemerintah.

Dalam bentuk apa intervensi dari pemerintah tersebut? Bentuknya, ada dua, intervensi ekonomi atau non-ekonomi. Intervensi ekonomi yang menurut pengalaman saya paling mujarab, yaitu pricing policy. Harus ada kebijakan harga. Dengan harga, maka bisa mendorong EBT bersaing. Pricing policy itu efektif dan itu adalah instrumen ekonomi.

Kalau yang intervensi non-ekonomi, seperti apa? Instrumen non-ekonomi, misalnya kasih insentif pajak. Kalau mau masuk, dibantu seperti PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). Di Semarang mau dikembangkan, Tangerang juga. Nah, itu Pemdanya (Pemerintah daerah-red) harus bantu. Itu intervensi non-ekonomi. Sehingga EBT ini bisa berkembang. Kalau tidak, susah, Kalau hanya diserahkan pada market, penjual dan pembeli, masyarakat, tidak akan jalan karena masih mahal dalam skala ekonominya.

KEYNOTE: Mantan Menteri ESDM, Prof Purnomo Yusgiantoro saat menjadi keynote speaker. | Foto: Ist

Lalu EBT apa yang potensial dikembangkan di Indonesia? Ini seperti orang ngantri ya. Geothermal sudah berkembang. Hydro juga sudah berkembang. Lihat PLTA-PLTA itu. Kalau dari saya, geothermal bisa, hydro bisa, panel surya juga kita sudah punya pabrik di Bandung. Bisa dikembangkan. Jadi sudah ada beberapa EBT yang bisa dikembangkan. Tenaga angin. Di beberapa tempat memang tinggi speed-nya.

Ada target, tahun 2025 dukungan EBT kan mencapai 23 persen. Bisakah hal itu tercapai? Tanpa dukungan pemerintah, target itu tidak mungkin tercapai.  Pemerintah harus aktif. Ini negara berkembang. Peran swasta masih harus didorong. Swasta itu masuk dan bersedia kalau dia punya return. Mau investasi kalau tidak ada pengembalian, kan susah. Kalau swasta mau dilibatkan ya harus dikasih insentif tadi. Atau kalau tidak bisa, ya sudah PLN saja suruh kerja. Pertamina suruh kerja. Tapi itu BUMN. Itu tangannya pemerintah. Jadi bisa juga pakai BUMN.

Butuh waktu berapa lama, intervensi pemerintah dilakukan untuk mendukung pengembangan EBT? Industri itu seperti bayi. Pertama mesti disapih. Persis sama dengan industri energi. Pertama mesti dibimibing. Tapi lama-lama mereka bisa mandiri. Pertamina sudah oke. PLN oke, PGN juga oke. Banyak BUMN energi malah bisa go  public. Semua bisa mandiri. Tidak terlalu bergantung pada pemerintah. Perlu waktu sekitar 10 tahun untuk meng-cover ekonomi. Seperti ketika krisis 1998, butuh waktu sekitar 10 tahun untuk membuat stabil.