Dana Transfer Turun, Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Surabaya Tetap Jalan!
SURABAYA | Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan, meski dana transfer dari pusat mengalami penurunan, Pemkot dan DPRD Surabaya tetap memprioritaskan program prorakyat.
Hal itu ditegaskan Eri usai Pemkot bersama DPRD Surabaya menyetujui Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 lewat rapat paripurna, Jumat (29/8/2025).
"Jadi memang seperti kita ketahui dana transfer di mana-mana turun, makanya kita juga di Surabaya ada perbedaan, ada penurunan. Tapi dengan itu kita sudah lakukan tapi yang terpenting untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Eri, program prioritas seperti rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), penanggulangan kemiskinan, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis tetap berlanjut.
“Seperti Rutilahu dan untuk kemiskinan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, tetap kita lanjutkan. Jadi kita berputar untuk kegiatan yang lainnya yang kita kurangkan,” tegasnya.
Karena itu, dia menggarisbawahi bahwa penyusunan APBD 2026, tidak akan lagi bergantung pada besarnya transfer dari pusat.
"Karena sudah ada pemberitahuan bahwa dana transfer juga akan dikurangi, terutama untuk kota-kota yang fiskalnya kuat, salah satunya Surabaya,” katanya.
Selain itu, Eri menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas anggaran. Makanya Pemkot Surabaya dan DPRD sepakat untuk menentukan skala prioritas pembangunan.
"Makanya kita dengan DPRD (sepakat) yang mana (prioritas). Kalau kita sepakat untuk kemiskinan, untuk pengangguran, maka infrastruktur pasti jauh akan turun,” ucapnya.
Eri juga menekankan pentingnya mendukung ekonomi kerakyatan. Karena itu, Pemkot mendorong Koperasi Merah Putih menggerakkan ekonomi warga dengan bunga pinjaman rendah.
"Karena itulah saya sampaikan, ketika kita itu meminjamkan kepada Koperasi Merah Putih, kasih bunga cuma 2%, maksimal 3%. Agar apa? Koperasi Merah Putih ini juga terus bergerak,” ujarnya.
Eri menilai, Koperasi Merah Putih menjadi salah satu trigger dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan menjual kebutuhan pokok.
Salah satunya seperti elpiji 3 Kg yang telah disubsidi oleh pemerintah. Selain itu, anggota koperasi juga mendapatkan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) setiap bulan.
"Itu yang kita lakukan sekarang. Nanti kita akan bergerak terus untuk menghitung yang 2026, bagaimana perekonomian bergerak, bagaimana yang namanya kemiskinan, putus sekolah, kesehatan, termasuk (perbaikan) Rutilahu tidak boleh berhenti,” ujarnya.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
