Atasi RTLH di Surabaya, Menteri Maruarar Puji Kecepatan Eri Cahyadi!
SURABAYA | Barometer Jatim – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kecepatan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam menyiapkan data di lapangan, lahan, hingga skema kerja sama untuk mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja di Kelurahan Mojo, Surabaya, Kamis (16/10/2025). Kunjungan dilakukan untuk meninjau langsung penerima manfaat program BSPS di Kota Pahlawan, salah satunya Desi Novitasari.
“Untuk Kota Surabaya, kami melakukan kerja sama dengan Pak Eri Cahyadi. Saya senang karena mendapatkan respons cepat dengan menyiapkan lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya,” kata Maruarar.
“Nanti kita persiapkan seminggu ini skema lahan, skema pembiayaan, skema hukum, kemudian skema teknis dan juga penghunian,” tandasnya.
Dalam tinjauannya, Maruarar mengecek kondisi rumah Desi berukuran 3x3 meter yang dihuni empat orang tanpa kamar mandi dan ventilasi memadai. Kondisi ini membuktikan bahwa program BSPS di Surabaya tepat sasaran.
“Saya dibawa ke dua tempat yang saya cek langsung dua-duanya tepat sasaran. Karena memang sangat kecil, sangat perlu diperbaiki dan mudah-mudahan ibu nanti program ini adalah membuat yang tidak layak huni jadi layak huni,” tegas Maruarar.
Sasar 187 Unit Rumah
Rumah Desi direncanakan akan mulai direnovasi pada 27 Oktober pukul 10.00 pagi melalui program BSPS. Selain rumah Desi, BSPS di Surabaya dialokasikan untuk 187 unit rumah, 64 unit di antaranya merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
Sementara itu Eri menyambut baik apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dia mengungkapkan tantangan besar dihadapi Surabaya, karena terdapat sekitar 8.000 lebih Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mustahil diselesaikan hanya dengan APBD.
“Sehingga waktu saya sampaikan ke Pak Menteri di Jakarta, Pak Menteri akhirnya memberikan bantuan ini dan bahkan tahun depan ditargetkan 200 rumah untuk dua kawasan di Kota Surabaya. Sehingga ini akan mempercepat program Pemkot Surabaya terkait dengan RTLH,” jelasnya.
Eri juga menjelaskan, proses seleksi penerima manfaat di tahun depan yang akan langsung didampingi Kementerian PKP, disertai dengan program pemanfaatan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.
“Ke depan kami akan bekerja sama dengan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP), sehingga penyedia pasir atau apa pun yang diperlukan saat pembangunan bisa disediakan oleh UMKM lewat KUR perumahan,” imbuhnya.
Atas kolaborasi pemerintah pusat dan Pemkot Surabaya ini, Eri optimis bahwa permasalahan RTLH di Surabaya dapat selesai seluruhnya pada 2028.
"Insyaallah kalau semuanya bekerja sama seperti ini, 2028 sudah bisa selesai permasalahan RTLH,” ucapnya.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
