Kredit Fiktif Bank Jatim Berulang, Ansor Jatim Sentil Khofifah: Hentikan Praktik Politik Balas Budi!

SURABAYA | Barometer Jatim – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jatim ikut geram melihat Bank Jatim tak henti-hentinya dibobol lewat kredit fiktif. Bahkan kali terbesar mencapai setengah triliun lebih (Rp 569,4 miliar) di cabang Jakarta.

Karena itu, Ansor Jatim yang dinakhodai Musaffa Safril memastikan akan mengawal kasus kredit fiktif di Bank hingga tuntas ke akar-akarnya.

"Ini bukan kejadian pertama. Kredit fiktif terus berulang, artinya ada masalah serius di tubuh manajemen. Direksi dan komisaris harus ikut bertanggung jawab," tegas Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim, Moh Nizar, Kamis (24/4/2025).

Menurut Nizar, penanganan kasus ini idealnya dilakukan secara menyeluruh, termasuk menyeret direksi dan komisaris di bank pelat merah milik Pemprov Jatim tersebut lantaran dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan dan manajerial.

Nizar juga mencium 'bau amis' pada kasus ini, karena kembali terjadi di tahun-tahun politik, termasuk kasus sebelumnya di Bank Jatim cabang Kepanjen.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu menelusuri aliran uang dan siapa saja yang bermain. Kalau terus dibiarkan, masyarakat akan makin kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan institusi keuangan daerah,” ucapnya.

Nizar bahkan menyentil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa selaku pemegang kendali Bank Jatim yang seharusnya lebih cermat menempatkan orang dalam posisi strategis.

Menurutnya, jabatan seperti komisaris dan direksi tidak boleh diisi oleh orang-orang yang hanya bermodal kedekatan atau loyalitas politik bahkan hanya balas budi.

”Gubernur harus berhenti menjadikan jabatan sebagai alat konsolidasi politik. Bank Jatim bukan milik gubernur, bukan juga tempat penampungan pendukung. Ini lembaga yang mengelola uang rakyat, dan harus dipimpin oleh profesional sejati," jelasnya.

Nizar juga menyerukan kepada publik agar ikut mengawasi proses penanganan kasus ini, serta mendorong reformasi menyeluruh di tubuh Bank Jatim dengan tidak memilih kembali para komisaris serta direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan digelar pada 22 Mei mendatang.

“Gubernur harus introspeksi dan bertanggung jawab secara moral dan politik. Cukup sudah Bank Jatim dijadikan sapi perah. Sudah waktunya lembaga ini dikembalikan pada marwahnya: Melayani rakyat, bukan elite,” pungkasnya.{*}

| Baca berita Bank Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur