DPRD Surabaya Sarankan Susun Ulang RPJMD 2025-2029, Ini Alasannya
SURABAYA | Barometer Jatim – DPRD Kota Surabaya mengusulkan penyusunan ulang atau penyempurnaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya 2025-2029.
“Agar lebih adaptif terhadap perkembangan situasi global dan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, Kamis (17/4/2025).
Menurut legislator asal Partai Golkar tersebut, RPJMD sebagai dokumen strategis yang mengarahkan pembangunan kota dalam lima tahun ke depan harus berpijak pada realitas baru, bukan hanya bersandar pada visi-misi normatif.
Fathoni menjelaskan, saat pembahasan rancangan awal RPJMD bersama Pemkot Surabaya, DPRD Surabaya mencermati dokumen tersebut belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan dinamika geopolitik global.
“Termasuk ketegangan dagang antarnegara, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta harga komoditas yang tidak stabil,” ujar Fathoni.
RPJMD 2025-2029, jelasnya, bagian dari implementasi visi-misi Eri-Armuji saat maju dalam Pilkada 2024. Tapi saat itu situasi dunia belum sekompleks sekarang.
“Perang dagang belum sekuat ini, dan ketidakpastian ekonomi belum sebesar hari ini. Maka dari itu, kita usulkan agaf RPJMD disempurnakan agar lebih adaptif," ujarnya.
Meski dampak dari situasi global belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat Surabaya, lanjutnya, dalam jangka panjang pengaruhnya akan sangat signifikan. Khususnya terhadap daya beli masyarakat, iklim investasi, dan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, Fathoni menekankan, situasi ekonomi global tersebut harus menjadi salah satu referensi utama dalam penyesuaian target-target dalam RPJMD, khususnya terkait target penerimaan pajak dan retribusi.
Selain itu, dia menyoroti pentingnya sektor pendidikan dalam strategi pengentasan kemiskinan. Menurutnya, upaya mengurangi angka kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan langsung, tetapi juga perlu didukung intervensi pendidikan yang kuat.
Dia berharap, Pemkot Surabaya bisa memfasilitasi program-program seperti Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat. Karena sejatinya, pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan yang paling fundamental.{*}
| Baca berita DPRD Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
